Anggaran Stunting Banyak Dipakai Perjalanan Dinas dan Rapat, DPR: Sederhanakan Birokrasi
DPR RI menyayangkan buruknya mekanisme penanganan stunting di pemerintah daerah seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Penulis: Wahyu Gilang Putranto
Editor: Suci BangunDS
Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa ikut menyoroti sikap Jokowi yang geram terhadap penggunaan anggaran stunting yang tidak tepat.
Menurutnya, hal ini cukup wajar mengingat target Pemerintah bahwa persentase stunting harus 14 persen pada tahun 2024.
"Prevalensi stunting sebenarnya dari tahun ke tahun turun tapi marginnya kecil apalagi saat ini masih 20 persen tentunya ini jadi evaluasi juga," ujar Herry, Kamis 15 Juni 2023.
Lebih lanjut, ia mengatakan penurunan persentase stunting setiap tahun menjadi lamban sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor.
"Penurunan angka stunting itu variabelnya banyak termasuk soal faktor pendukung yang berkorelasi misalnya kemiskinan ekstrem di Indonesia saja masih diangka 6 jutaan sedangkan capaian pertahun hanya 150 ribuaan maka ini jadi penentu juga," kata Herry.
Belum lagi persoalan demografi hingga SDM yang belum memadai serta merata di Indonesia.
"Maka begitu penting pemertaan kualitas SDM pendukung seperti Pendamping PKH, TKSK, Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial lainnya dan ini anggaran selama ini barangkali fokusnya kesana," tutur Herry.
Oleh karena itu, Herry mendorong agar anggaran stunting itu tidak hanya bersumber dari negara namun ada kolaborasi dengan pihak swasta.
"Kan ada CSR dari swasta harus teralokasi darisitu sehingga tak berharap pada APBN atau APBD untuk mengentaskan persoalan stunting tersebut," ucapnya.
(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Widya)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.