- Penyandang disabilitas, dan/atau

- dari SD/MI Negeri/Swasta yang sulit terjangkau.

3. Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu wajib menyertakan:

- Bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan/atau keluarga yang benar-benar tidak mampu yang dinyatakan dengan surat keterangan tidak mampu dari ketua RT disetujui ketua RW, diketahui lurah/kepala desa setempat

- Surat keterangan tidak mampu wajib dilampiri pakta integritas yang dibuat oleh ketua RT, dan ditandatangani oleh ketua RT, ketua RW, dan lurah/kepala desa, bermaterai cukup; dan

- Surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.

4. Jenis-jenis program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah:

- Kartu Indonesia Pintar (KIP)

- Kartu Indonesia Sehat (KIS)

- Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

- Program Keluarga Harapan (PKH)

- Kartu Bantuan Pangan Non Tunai (KBPNT)

- Kartu Bantuan Sosial Tunai (BST)

- Program bantuan Pemerintah Pusat/Daerah lainnya.