Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo, merespons soal adanya 10 target Presiden Joko Widodo melalui Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) di bidang kesehatan yang berisiko tidak tercapai.

Di antara 10 target tersebut, satu di antaranya soal stunting dan imunisasi.

Baca juga: Soroti Penyelewengan Dana Stunting, Arzeti Bilbina: Stunting Masih jadi PR Kita Bersama

Menurut Rahmad, jika memang kesepuluh target tersebut sulit tersebut, pemerintah sebaiknya berusaha mendekati capaian dengan target.

"Memperpendek jarak antara target ideal yang diharapkan dengan waktu yang ada. Paling tidak mendekati," kata Rahmad saat dihubungi Tribunnews, Senin (19/6/2023).

Legislator PDIP itu menambahkan, memang ada beberapa target yang tidak bisa ditangani hanya oleh pemerintah pusat.

Dia mencontohkan soal imunisasi dasar. Menurutnya, hal tersebut sangat sulit dicapai jika orang tua dan anak masih sulit dan takut mengunjungi fasilitas kesehatan untuk melakukan imunisasi dasar.

"Itu bisa dimaklumi. Tinggal sekarang adalah bagaimana edukasi dan sosialisasi target itu tercapai, paling tidak mendekati angkanya," kata Rahmad.

Khusus soal stunting, Rahmad memahami bahwa target tersebut sangat sulit dicapai. Diketahui pemerintah menetapkan angka 14 persen prevalensi stunting pada 2024.

Baca juga: IDAI Sebut Imunisasi Ganda Dipastikan Aman dan Tidak Tingkatkan Risiko KIPI pada Anak

"Namun demikian, secara psikologis bahwa penurunan stunting bukan hanya program pemerintah pusat, tapi kenyataan itu seolah-olah target dari pusat. Bukan begitu," kata dia.

Dia mengatakan bahwa sinergitas penting antara pemerintah pusat dan daerah, paling tidak untuk mendekati target.

"Ketika ada beberapa daerah yang tidak sinergi atau tak sefrekuensi soal penurunan stunting, ya pasti akan sulit. Sekarang tinggal bagaimana sisa waktu ini kita optimalkan sumber daya manusia dan pembiayaan agar realisasinya bisa mendekati 14 persen atau di bawah 20 persen. Itu yang harus menjadi cambuk bagi pemerintah daerah juga," pungkasnya.

Penyebab tidak Tercapainya RPJMN

Sebelumnya, Menteri Percepatan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membeberkan penyebab tidak tercapainya sejumlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di bidang kesehatan.