TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor, Husnan Bey Fanani, menegaskan Ponpes Gontor tidak terhubung dengan Al-Zaytun.

Hal itu disampaikan Husnan Bey merespons video kunjungan ke Al-Zaytun yang viral di media sosial baru-baru ini.

Video itu mencantumkan posisi dirinya dan memberikan kesan Pondok Gontor terhubung dan mendukung Al-Zaytun yang menimbulkan kontroversi.

Husnan menjelaskan, Gontor berdiri sendiri dan dikelola secara mandiri.

"Gontor tidak terhubung dengan Al-Zaytun," kata Husnan, Selasa (20/6/2023).

Baca juga: Ridwan Kamil Bersama Kiai Bentuk Tim Khusus Investigasi Ponpes Al-Zaytun, Hasil Rampung Pekan Besok

Husnan mengatakan, pihaknya memang sempat hadir ke Al-Zaytun pada 2021 untuk berpidato tentang isu keislaman dalam momentum Tahun Baru Islam.

Namun, kehadirannya di sana adalah atas nama pribadi, bukan atas nama Badan Wakaf Gontor.

"Respons ini perlu saya sampaikan karena maraknya pemberitaan seputar Al-Zaytun," ungkap mantan Duta Besar RI untuk Azerbaijan itu.

Pihaknya menyampaikan permohonan maaf kepada berbagai pihak yang merasa dirugikan dengan video yang viral tersebut.

"Saya menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak yang merasa dirugikan dengan video tersebut,” kata Husnan.

Selain itu, pihaknya juga mendukung upaya pemerintah bersama MUI dan berbagai pihak terkait untuk menyikapi berbagai kontroversi terkait Al-Zaytun.

Baca juga: Nasib Ponpes Al Zaytun Ditentukan dalam 7 Hari, Ridwan Kamil Tak Mau Gegabah: Harus Hati-hati

Pemprov Jabar Turun Tangan, Bentuk Tim Khusus

Sementara itu Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil bersama kiai telah membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi Pondok Pesantren Mahad Al-Zaytun, Kabupaten Indramayu.

Investigasi ini dilakukan karena Al-Zaytun dalam beberapa hari ini menjadi sorotan masyarakat menyusul berbagai berbagai penyimpangan yang diduga telah terjadi di ponpes tersebut.

Adapun pembentukan tim investigasi merupakan kesepakatan pertemuan Pemerintah Provinsi Jabar dengan sejumlah kiai di Gedung Sate, Senin (19/6/2023) siang.

Baca juga: Ridwan Kamil Ungkap Pengurus Ponpes Mahad Al-Zaytun Indramayu Berkali-kali Tolak Ajakan Dialog

Menurut Ridwan, sikap pemerintah akan tergantung dari hasil investigasi ini.

Jika hasil tim investigasi nanti menunjukkan adanya bukti pelanggaran-pelanggaran secara fiqih, syariat, dan administrasi, tegas Gubernur, pemerintah tak akan ragu untuk bertindak.

"Akan ada tindakan-tindakan lain, tapi belum bisa disimpulkan, karena timnya baru akan bekerja," ujar Ridwan Kamil dikutip dari TribunJabar.id, Selasa (20/6/2023).

"Jadi, faktanya sedang dilengkapi 7 hari tim investigasi. Dari besok, sampai Selasa depan. Jangan asal viral di media sosial, langsung main keputusan."

"Lebih baik ada waktu yang memadai daripada buru-buru terus salah, nanti digugat lagi ke PTUN, negara kalah, karena buru-buru ambil keputusan," sambungnya.

Ia meminta pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang untuk bersikap kooperatif dan tidak menghalangi proses pengumpulan data tim investigasi yang ia bentuk.

"Kami meminta pihak Al-Zaytun untuk kooperatif, karena sudah beberapa kali dalam catatan sejarahnya sering menolak mereka yang mencoba untuk ber-tabayyun," ujar Ridwan Kamil.

Menurutnya, pengumpulan data dilakukan sebagai upaya tabayyun terkait isu ajaran sesat di Al-Zaytun.

"Kami tidak bisa mengeluarkan keputusan tanpa fakta yang lengkap. Faktanya sedang dilengkapi selama tujuh hari oleh tim investigasi," ucapnya.

MUI Sebut Ajaran Al-Zaytun Menyimpang

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, mendesak pemerintah segera menindak Ponpes Al-Zaytun

Diketahui, ajaran Ponpes yang terletak di di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ini meresahkan dan membuat gaduh masyarakat.

Terlebih kini, ponpes tersebut diselidiki karena ada dugaan terafiliasi dengan organisasi yang menyimpang.

"Meminta segera pemerintah hadir dan menyelesaikan masalah Panji Gumilang dan Az-Zaitun karena ajarannya sudah diputuskan menyimpang oleh MUI dan Ormas Islam," ujar Cholil.

Karena itu, pemerintah sebaiknya memproses hukum ponpes tersebut demi melindungi umat.

"Kondisinya meresahkan sehingga di demo massa dan berarti bikin gaduh. Segera diproses hukum demi melindungi agama dan umat," kata dia.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Seno Tri Sulistiyono) (TribunJabar.id/Nazmi Abdurrahman)