Laporan Wartawan Tribunnews, Hasiolan Eko Gultom
 
 
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aparat pemerintahan baik di pusat maupun daerah saat ini menghadapi tantangan besar dan sangat kompleks dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.Karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kualitas dan kapasitas yang sanggup menghadapi situasi tersebut.

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Dirjen Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prasetyanto Purnomo Putro mengatakan aparatur pemerintahan harus memiliki visi dalam bertugas.

Baca juga: Dirjen Pemdes Kemendagri: Baru 4.000 Desa Memiliki Batas Desa Katrometrik

"Kondisi yang volatile seperti itu harus dihadapkan pada vision (visi). Kita harus memiliki pikiran yang betul-betul ke depan. Makanya pelatihan ini harus bermanfaat," katanya saat pembukaan Training of Trainer (ToT) Pelatihan Aparatur Desa (dasar) bagi peserta pusat di Hotel Novotel, Jakarta, Selasa (20/6/2023).

Menurut Eko, Indonesia sangat beruntung memiliki Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).

Program ini merupakan kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia (World Bank).

Program ini bertujuan untuk melatih aparatur pemerintahan desa supaya bisa membuat belanja desa berkualitas.

Sebab, melalui belanja desa yang berkualitas, kesejahteraan masyarakat desa bisa ditingkatkan.

Baca juga: Pesan Dirjen Pemdes Kemendagri ke Kades di Kepulauan Sangihe: Ubah Hal Konsumtif Jadi Produktif

"Beruntung kita punya P3PD sehingga kita bisa melatih para aparatur desa," ujarnya. Pelatihan aparatur desa rencananya dilakukan untuk lebih dari 33.000 desa.

Dalam kesempatan itu, Eko berharap peserta pelatihan belajar soal metodelogi dan substansi. Eko juga berharap peserta pelatihan bisa mentransfer pengetahuannya dalam bahasa yang lebih mudah.

"Membuat yang mudah jadi susah itu sangat mudah. Tapi membuat yang susah jadi mudah, itu yang susah," katanya.

ToT ini juga menjadi titik awal untuk pelaksanaan ToT PAD Dasar selanjutnya dengan peserta dari aparatur pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, yang akan diselenggarakan di 33 Provinsi.

Baca juga: Ditjen Bina Pemdes Kunjungi Desa di Kabupaten Wonogiri Dorong Peningkatan Potensi SDA

Eko menambahkan, pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa merupakan salah satu agenda prioritas Kemendagri. Ini merupakan agenda untuk mengakselarasi peningkatan kualitas dari penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Hal ini juga sejalan dengan visi dan misi Bapak Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia untuk memanfaatkan Bonus Demografi menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

"Mengingat strategisnya posisi pemerintah desa dan besarnya jumlah target yang harus dicapai, aparatur pemerintahan desa harus diberikan informasi yang lengkap serta pelatihan yang memadai dalam tata kelola pemerintahan desa," paparnya.