Laporan wartawan Tribunnews.com, Hasiolan Eko P

TRIBUNNEWS,COM - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menilai, perlu ada kerja sama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara untuk mengawal perkembangan inovasi pangan.

Inovasi pangan itu dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan stunting yang menjadi satu di antara permasalahan yang dihadapi sejumlah daerah di Indonesia.

Dia mencontohkan, perihal stunting dan kemiskinan misalnya, daerah bisa mulai memanfaatkan beragam pangan lokal untuk memperbaiki nutrisi anak-anak di wilayahnya sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Pangan lokal tersebut bisa berupa kacang, jagung, singkong, ikan, buah-buahan lokal, dan beragam pangan lokal lainnya.

Ketika masyarakat sudah mulai berperan menciptakan inovasi pangan untuk atasi stunting, Yusharto berharap ada kerja sama OPD untuk mengawal inovasi tersebut melalui pembinaan terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUB) di wilayahnya.

Baca juga: Kepala BKKBN: Perilaku Hidup Sehat Kunci Cegah Stunting

"Mereka (OPD) akan membina KUB (kelompok usaha bersama) untuk bisa menghasilkan singkong yang kecil-kecil bisa dikasih bibit sehingga kualitasnya bisa lebih baik, atau dikenalkan dengan varitas pisang yang baru dan masih banyak lainnya," katanya.

"Dari situ (pangan lokal) kita bisa membantu bergulirnya ekonomi yang tadinya hanya dimaksudkan untuk mengatasi stunting. Ini berarti (inovasi) dari dinas kesehatan diperluas menjadi dinas perdagangan," jelasnya saat menerima kunjungan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, Rabu (21/6/2023).

Kunjungan itu dalam rangka meminta BSKDN untuk memfasilitasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe terkait bimbingan teknis Indeks Inovasi Daerah (IID) dan indeks lainnya yang dikembangkan BSKDN.

Kunjungan tersebut berlangsung di Ruang Video Conference BSKDN.

Yusharto menegaskan inovasi bisa lahir dari banyak pihak.

Untuk itu, inovasi semestinya tidak dibatasi hanya diusulkan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Peningkatan inovasi juga harusnya jadi prioritas kepala daerah hingga masyarakat.

Baca juga: Dukung Pemerintah Turunkan Kasus Stunting, Perusahaan Jamu Ini Beri Bantuan Rp135 Juta

Yusharto mengatakan keterlibatan banyak pihak dipercaya dapat meningkatkan kualitas dan keberagaman inovasi di daerah.

Untuk itu, dirinya berpesan, Pemkab Konawe tidak memandang inovasi sebagai suatu hal yang mahal dan terbatas.

Dia menambahkan, justru inovasi bisa dimulai dari potensi yang dimiliki daerah atau permasalahan yang sedang dihadapi.

"Silahkan dimulai dari yang dihadapi Konawe, misal kemiskinan maka tekankan peran dinas apa yang terkait dengan hal tersebut misal Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Dari desa-desa punya inovasi apa didaftarkan ke DPMD, akhirnya mereka (desa-desa) juga berlomba-lomba meningkatkan inovasi," katanya.