TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam), Mahfud MD menyatakan pihaknya akan segera membicarakan mengenai polemik Ponpes Al-Zaytun Indramayu, Jawa Barat dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Hal tersebut, Mahfud MD sampaikan melalui akun media sosial pribadinya, yakni Instragram @mohmahfudmd.

"InsyaAllah pekan depan kita sudah punya bahan dan akan segera membicarakannya dengan Menag, Mendagri, Polri, dan institusi terkait lainnya," pungkasnya.

Mengenai polemik Ponpes Al-Zaytun ini, Mahfud MD menyatakan akan bergerak cepat.

"Ini tahun politik, kita akan memilah mana yang hukum, yang politik, dan yang politisasi situasi. Tapi kita akan bekerja cepat," kata dia.

Pihaknya juga akan mendalami posisi dan peran Ponpes Al-Zaytun Indramayu, Jawa Barat sebagai lembaga pendidikan dan oknum yang terlibat dalam pengelolaan.

"Kita akan mendalami posisi dan peran Ponpes sbg lembaga pendidikan dan oknum yang terlibat dalam pengelolaan," tulisnya di Instagram, Kamis (22/6/2023).

Baca juga: Kemenag Bantah RK Soal Bantuan ke Al-Zaytun: Itu Dana BOS, Pejabat Kalau Bicara Harus Berbasis Data

Mahfud MD juga mengatakan, masih mendalami sumber-sumber lain yang pernah aktif di Ponpes Al-Zaytun.

"Terkait banyaknya pertanyaan tentang Al Zaytun, saya sebagai Menko Polhukam masih mendalami dari sumber-sumber lain yang pernah aktif di pesantren ini," ucapnya.

Rapat Eselon I Lintas Kementerian dan Lembaga di Kemenko Polhukam dengan tambahan penjelasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun sudah dilakukan untuk membahas hal tersebut.

"Rapat Eselon I Lintas Kementerian dan Lembaga di Kemenko Polhukam dengan tambahan penjelasan dari MUI, sudah dilakukan Rabu (21/6/23) kemarin," jelas Mahfud MD.

Untuk langkah selanjutnya, Mahfud MD mengatakan akan memilah terlebih dahulu mana yang terkait dengan pembinaan pesantren yang santri-santrinya harus dijaga dan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum pidana.

"Selanjutnya kita akan memilah mana yang terkait dengan pembinaan pesantren yang santri-santrinya harus dijaga, dan mana yang terkait dengan pelanggaran hukum pidana," ucap Mahfud MD.

"Saya juga masih akan mengonfirmasi dgn Tim Investigasi yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat," imbuhnya.

Mafud MD Minta Masyarakat Bersabar

Mengenai polemik yang terjadi di Ponpes Al-Zaytun itu, Mahfud MD pun meminta kepada masyarakat agar bersabar terkait polemik di Ponpes Al-Zaytun.

Nantinya, apapun temuan investigasi, Mahfud MD berharap hal tersebut bisa diterima oleh semua pihak.

Jika ada pelanggaran, maka Ponpes Al-Zaytun harus taat pada hukum, begitu juga sebaliknya, jika tidak ditemukan pelanggaran, maka polemik yang terjadi harus diakhiri.

"Kalau ada pelanggaran, siapapun di seluruh Indonesia (harus taat hukum). Tapi apa betul ada pelanggaran atau tidak, nanti kita dalami," katanya.

"Kalau tidak sesuai dengan hukum, itu urusan dengan saya. Kalau menyangkut penyelenggaraan institusi, itu Kemenag (Kementerian Agama). Kan gitu. Kita belum tahu masalahnya di mana sebenarnya," tambahnya, dikutip dari TribunJabar.id.

Sebelumnya Ada Sebanyak 10 Ribu Orang Mendemo Ponpes Al-Zaytun

Diketahui, dalam surat pemberitahuan yang beredar, sebanyak 10 ribu orang akan dikerahkan dalam aksi demo tersebut.

Para pendemo mengatasnamakan Forum Solidaritas Dharma Ayu.

Mereka mengklaim melakukan unjuk rasa sebagai panggilan hati.

Mereka melakukan aksi demo karena tertantang pernyataan Pimpinan Ponpes Al-Zaytun, Syekh Panji Gumilang, soal aksi unjuk rasa sebeumnya.

"Pamflet yang menyatakan tantangan pada saat aksi damai Forum Indramayu Menggugat (FIM) yang secara tidak langsung menantang masyarakat Indramayu serta kaum muslim secara keseluruhan," tulis keterangan dalam surat pemberitahuan, Rabu, dikutip dari TribunJabar.id.

Hal lainnya yang mendasari aksi unjuk rasa itu, diketahui juga soal pernyataan Syekh Panji Gumilang yang menyebut Al-Qur'an hanya karangan Nabi Muhammad SAW dan bukan kalam ilahi.

Pernyataan Panji Gumilang tersebut menurut Forum Solidaritas Dharma Ayu, sudah merupakan suatu penistaan terhadap Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.

Tuntut Pimpinan Pondok Panji Gumilang Segera Diproses Hukum

Para pendemo meminta agar Syekh Panji Gumilang untuk segera diproses hukum dan pembubaran Ponpes Al-Zaytun.

"Tangkap Panji Gumilang dan musnahkan Al-Zaytun," tulis Forum Solidaritas Dharma Ayu dalam surat pemberitahuannya ke Polres Indramayu, dikutip dari TribunJabar.id.

Selain itu, Forum Solidaritas Dharma Ayu juga menuntut pengusutan atas lahan negara yang selama ini dikuasi Al-Zaytun.

"Ungkap sumber dana Al-Zaytun," tulis mereka.

(Tribunnews.com/Rifqah) (TribunJabar.id/Handhika Rahman/Nazmi Abdurrahman)