TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah isu yang menyebut bahwa Istana Kepresidenan 'membekingi' Pondok Pesantren Al-Zaytun.

Ia memastikan tidak ada keterlibatan orang Istana dalam polemik pondok pesantren yang terletak di kawasan Indramayu, Jawa Barat itu.

Tidak hanya itu, Jokowi pun membantah isu yang menuding Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai orang yang membekingi Al-Zaytun.

"Ndak ada (yang membekingi)," kata Jokowi, dikutip dari tayangan Kompas TV, Senin (26/6/2023).

Terkait polemik Al-Zaytun, Jokowi kemudian meminta masyarakat untuk sabar dalam menyikapi kontroversi yang ditimbulkan.

Karena ia telah memerintahkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD serta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk mendalami kasus tersebut.

"Ya sabarlah, Pak Menko Polhukam, Pak Menteri Agama sudah saya perintahkan untuk mendalami," jelas Jokowi.

Dirinya memastikan akan segera menyampaikan hasil investigasi itu kepada publik.

"Nanti kalau hasilnya sudah ada, saya sampaikan," pungkas Jokowi.

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf meminta masyarakat untuk tidak bertindak sendiri dalam merespons masalah yang ada di Pondok Pesantren Al-Zaytun.

Karena masalah tersebut, kata dia, telah diatasi oleh pemerintah.

"Jadi sudah diatasi oleh pemerintah, kita  ya, jadi bukan hanya NU (Nahdlatul Ulama), seluruh masyarakat berpegang pada hukum. Apapun kata hukum, mari kita jalankan," tegas Yahya, dikutip dari tayangan Kompas TV.

Yahya menekankan bahwa ada pihak berwenang yang akan menindak kontroversi yang ditimbulkan oleh Al-Zaytun.

Sehingga masyarakat tidak perlu gaduh dan bertindak sendiri.

Baca juga: Panji Gumilang Siap Kedatangan Tim Investigasi Bentukan Ridwan Kamil di Ponpes Al-Zaytun

Ia pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menyerahkan permasalahan ini kepada pemerintah, termasuk aparat penegak hukum.

"Kita tidak perlu ngarang-ngarang sendiri, tidak boleh bertindak sendiri, semua harus dilaksanakan berdasarkan hukum, dan sudah ada hukum yang mengatur itu," jelas Yahya.

Sementara itu, sebelumnya Pemerintah Provinsin (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) telah membentuk tim investigasi dan memanggil Pemimpin Al-Zaytun, Panji Gumilang ke Gedung Sate Bandung pada Jumat lalu.

Hal ini dilakukan untuk meminta klarifikasi terkait kontroversi Al-Zaytun yang membuat gaduh masyarakat.

Perlu diketahui, ada banyak kontroversi yang ditimbulkan pimpinan Pondok Pesanten Al-Zaytun, yakni Panji Gumilang, satu di antaranya adalah pernyataannya bahwa wanita boleh menjadi Khatib dalam ibadah salah Jumat.