Kemhan Borong 13 Radar Ground Control Interception dari Prancis
Kemhan RI tandatangani jual beli pengadaan 13 unit sistem radar Ground Control Interception (GCqI) GM-403 dari Thales, Prancis.
Penulis: Gita Irawan
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pertahanan RI menandatangani kontrak jual beli antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan PT Len Industri (Persero) untuk pengadaan 13 unit sistem radar Ground Control Interception (GCqI) GM-403 dari Thales, Prancis.
Kerja sama tersebut telah ditandatangani oleh Direktur Utama Len, Bobby Rasyidin, dan SVP Latin America & Asia of Thales International SAS, Guy Bonassi, di Prancis beberapa waktu yang lalu.
Hal tersebut dinilai sebagai hasil dari diplomasi pertahanan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan Prancis.
"Kontrak ditandatangani pada tanggal 20 April 2022 dan pengiriman dilakukan dalam waktu 48 bulan setelah tanggal efektif kontrak. Selain itu, periode garansi untuk sistem radar ini adalah 36 bulan," kata keterangan resmi Biro Humas Setjen Kemhan di laman kemhan.go.id pada Selasa (27/6/2023).
"Kementerian Pertahanan mengadakan kontrak pembelian dengan PT Len Industri (Persero) untuk memajukan industri pertahanan dalam negeri," sambung dia.
Sistem radar GCI dinilai sangat penting untuk memantau dan mengendalikan lalu lintas udara, memberikan peringatan dini terhadap ancaman udara potensial, dan memastikan keamanan ruang udara nasional.
Pengadaan 13 unit sistem radar GCI tersebut juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memodernisasi dan memperkuat kemampuan pertahanan negara, serta alutsista TNI.
"Keterlibatan PT Len Industri (Persero) dalam proses pengadaan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri, meningkatkan kesempatan kerja lokal, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional," kata keterangan tersebut.
Thales sendiri merupakan perusahaan teknologi global yang dikenal karena solusi pertahanan dan keamanannya yang canggih.
Sistem radar GM-403 adalah sistem yang sangat mampu dan dapat diandalkan yang telah diterapkan di banyak negara di seluruh dunia.
"Pengadaan sistem ini oleh Indonesia mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan keselamatan dan keamanan warga negara dan wilayahnya," kata keterangan tersebut.