Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI Achmad Baidowi menyebut, fraksinya setuju usulan Badan Legislasi (Baleg) agar dana Desa dinaikan menjadi Rp 2 miliar.

Menurut pria yang akrab disapa Awiek ini, anggaran dana Desa perlu dinaikan agar pembangunan serta perekonomian desa bisa berkembang pesat.

"Karenakan pemerataan pembangunan itu dimulai dari desa. Kalau kita bicara pemerataan pembangunan ya memang negara membangun melalui desa, baru pembangunan terasa," kata Awiek saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (30/6/2023).

Awiek juga menyebut, Fraksi PPP DPR RI menjadi salah satu Fraksi yang turut mengusulkan kenaikan dana Desa tersebut.

Dia juga menyebut, kenaikan dana Desa diambil dari dana transfer daerah oleh pemerintah pusat.

Baca juga: Dana Desa Diusulkan Naik Jadi Rp2 Miliar, Duitnya Diambil dari Transfer Daerah

Maka, Awiek berharap pemerintah turut mendukung kenaikan dana Desa agar pemerataan pembangunan makin terasa di seluruh wilayah Indonesia.

"Memang kami yang mengusulkan kenaikan anggaran desa itu di ambilkan dari dana transfer daerah, supaya pembangunan di desa lebih berkembang lagi," ucap Awiek.

Ketua DPP PPP ini juga menyebut, apabila usulan kenaikan dana Desa ini tak sejalan dengan pemerintah, maka dikhawatirkan bahwa pembangunan hanya dirasakan di pusat dan diperkotaan.

Padahal, menurut Awiek, Negara melalui sebuah pembangunan melalui Desa.

Baca juga: Kades di Banten Korupsi Dana Desa untuk Berfoya-foya dan Menikah Lagi, Ini Kata Istri Pertama

"Tapi kalau semua terkontrol di Kota, dipusat, maka denyut ekonomi desa, pembangunan itu tidak terasa. Itu sebenarnya," ujar Awiek.

Sementara, Awiek juga memastikan bahwa DPR akan meningkatkan pengawasan serta kontrol jalannya pengelolaan dana Desa.

Sebab, selama ini yang menjadi permasalahan bukan besaran dana Desa namun pengelolaan anggarannya.

"Soal kemudian pengawasan, ya nanti pengawasan diperketat, kalau pun ada masalah bukan berarti dana desa yang bermasalah tetapi pengelolaan anggarannya," jelas Awiek.