Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI Achmad Baidowi menyebut, fraksinya setuju usulan Badan Legislasi (Baleg) agar dana Desa dinaikan menjadi Rp 2 miliar.

Menurut pria yang akrab disapa Awiek ini, anggaran dana Desa perlu dinaikan agar pembangunan serta perekonomian desa bisa berkembang pesat.

"Karenakan pemerataan pembangunan itu dimulai dari desa. Kalau kita bicara pemerataan pembangunan ya memang negara membangun melalui desa, baru pembangunan terasa," kata Awiek saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (30/6/2023).

Awiek juga menyebut, Fraksi PPP DPR RI menjadi salah satu Fraksi yang turut mengusulkan kenaikan dana Desa tersebut.

Dia juga menyebut, kenaikan dana Desa diambil dari dana transfer daerah oleh pemerintah pusat.

Baca juga: Dana Desa Diusulkan Naik Jadi Rp2 Miliar, Duitnya Diambil dari Transfer Daerah

Maka, Awiek berharap pemerintah turut mendukung kenaikan dana Desa agar pemerataan pembangunan makin terasa di seluruh wilayah Indonesia.

"Memang kami yang mengusulkan kenaikan anggaran desa itu di ambilkan dari dana transfer daerah, supaya pembangunan di desa lebih berkembang lagi," ucap Awiek.

Ketua DPP PPP ini juga menyebut, apabila usulan kenaikan dana Desa ini tak sejalan dengan pemerintah, maka dikhawatirkan bahwa pembangunan hanya dirasakan di pusat dan diperkotaan.

Padahal, menurut Awiek, Negara melalui sebuah pembangunan melalui Desa.

Baca juga: Kades di Banten Korupsi Dana Desa untuk Berfoya-foya dan Menikah Lagi, Ini Kata Istri Pertama

"Tapi kalau semua terkontrol di Kota, dipusat, maka denyut ekonomi desa, pembangunan itu tidak terasa. Itu sebenarnya," ujar Awiek.

Sementara, Awiek juga memastikan bahwa DPR akan meningkatkan pengawasan serta kontrol jalannya pengelolaan dana Desa.

Sebab, selama ini yang menjadi permasalahan bukan besaran dana Desa namun pengelolaan anggarannya.

"Soal kemudian pengawasan, ya nanti pengawasan diperketat, kalau pun ada masalah bukan berarti dana desa yang bermasalah tetapi pengelolaan anggarannya," jelas Awiek.

Diberitakan sebelumnya, Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang Desa Badan Legislasi DPR RI menyepakati besaran dana desa menjadi Rp 2 miliar per desa.

"Nah kita naikkan sekarang jadi Rp2 miliar per desa ya, minimal ya, minimal, itu usulan konkretnya," kata Ketua Baleg Supratman Andi Agtas dalam rapat Panja revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/6/2023).

Supratman tak setuju usulan agar dana desa diubah dari 10 persen menjadi 15 persen bersumber dari dana transfer daerah.

"Kalau itu kita persentasenya maka ini tidak berkeadilan, karena ada yang besar dana transfer daerahnya ada yang sedikit," ujarnya.

Anggota Baleg Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo juga setuju dengan usulan dana desa menjadi Rp2 miliar ketimbang menggunakan persentase.

Menurutnya, dana desa dipatok menjadi Rp2 miliar mempermudah kepala desa dalam membuat perencanaan pembangunan.

"Kalau kita menetapkan sistem dengan persentase, ini kan ada sebuah ketidakpastian," ucap Firman.

Sementara, anggota Panja Fraksi PAN Desy Ratnasari mengatakan pihaknya sepakat bila besaran dana desa tak menggunakan persentase.

Hanya saja, dia meminta agar besaran dana desa harus disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Kami Fraksi PAN tidak setuju dengan adanya patokan, sehingga yang ingin kami sampaikan peningkatan anggaran dana desa melalui transfer dana desa itu atau transfer daerah itu disesuaikan dengan kemampuan APBN," ungkapnya.

Anggota Baleg Fraksi PDIP Johan Budi tak sepakat dana desa menggunakan patokan. Dia tetap meminta agar menggunakan persentase sesuai pendapatan asli desa (PAD) masing-masing.

"Karena itu saya usul tidak dengan dipatok, tetapi dengan persentase, karena itu tergantung dari tadi itu masing-masing desa bisa," ucapnya.

Usulan ini didukung empat fraksi di Baleg, yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golkar, dan Gerindra.

Sementara, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai NasDem masih bimbang.

Untuk diketahui, usulan ini dimasukkan dalam draf revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan belum disahkan dalam rapat Paripurna.