TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjawab kabar terkait Korea Aerospace Industri (KAI) yang menagih pembayaran proyek kerjasama pembangunan jet tempur Korsel-Indonesia KFX/IFX atau KF-21 Boramae.

Prabowo mengatakan pemerintah Indonesia akan menyelesaikan persoalan tersebut dalam waktu dekat.

Ia juga mengatakan akan mengajak Kementerian Keuangan melakukan sinkronisasi terkait hal tersebut.

"Ya saya kira ini akan kita selesaikan dalam waktu dekat karena ini suatu keputusan presiden. Jadi saya kira nanti kita akan sinkronkan antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan," kata Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta pada Kamis (6/7/2023).

Terkini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dirinya belum mendapat laporan update dari Kementerian Pertahanan soal utang Indonesia ke Korea Selatan dalam proyek patungan pembuatan pesawat jet tempur KF-21 Boramae atau KFX/IFX.

Sri Mulyani tidak dapat berbicara lebih jauh utang yang ditagih pihak Korea Selatan kepada Indonesia.

"Aku belum update soal itu (utang jet tempur KF-21, red) transaksinya ada di Kementerian Pertahanan. Kemenkeu nanti akan proses kalau itu sesuatu perjanjian," kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa (4/7/2023).

Dalam kontrak kerja sama proyek pesawat tempur jet tersebut pemerintah Korsel menanggung 60 persen pembiayaan, lalu sisanya dibagi rata antara Indonesia dan Korea Aerospace Industry (KAI).

Indonesia masih menunggak pembayaran sebanyak USD671 juta dari total pembayaran USD1,3 miliar kepada pihak Korsel. 

"Kami belum mendapat update, bukan belum berkomunikasi tapi belum di-update," kata Sri Mulyani.

Sebelumnya, Korea Selatan berharap Indonesia bisa segera melunasi pembayaran proyek jet tempur siluman tersebut.

Lee Seong-il dari Korea Aerospace Industri (KAI) mengungkapkan pemerintah Indonesia baru membayar 17 persen dari 83 persen yang seharusnya dilunasi.

Hal ini diungkap Lee kepada delegasi-delegasi program Indonesian Next Generation Journalist on Korea yang diselenggarakan Korea Foundation bekerja sama dengan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Sacheon pada Jumat (2/6/2023).

"Korea membayar sebagian besar cost share dari 2016-2022. Kami struggling karena masalah budge, sehingga kami harap Pemerintah Indonesia dapat membayar proyek ini," kata Lee.