Soal Pembebasan Pilot Susi Air, DPR Minta Negosiasi Diutamakan tapi Tak Rendahkan Harga Diri Bangsa
DPR meminta kepada pemerintah untuk mengutamakan proses negosiasi demi keselamatan Pilot Philips, tapi tak rendahkan harga diri bangsa.
Penulis: Rifqah
Editor: Garudea Prabawati
TRIBUNNEWS.COM - DPR RI meminta kepada pemerintah dan aparat keamanan untuk mengutamakan proses negosiasi dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua demi keselamatan Pilot Susi Air, Philips Mark Mehrtens.
Kendati demikian, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menegaskan negosiasi yang berlangsung tersebut juga tidak boleh merendahkan harga diri bangsa.
“Negoisasi harus diutamakan. Pemerintah dan aparat keamanan Indonesia harus bisa memastikan keselamatan sandera, tapi sekaligus tidak boleh merendahkan harga diri bangsa,” kata Meutya Hafid, Kamis (6/7/2023).
Meutya pun meyakini, Pemerintah dan aparat keamanan telah melakukan berbagai upaya strategis, tetapi tidak semuanya bisa disampaikan ke publik.
"Keselamatan nyawa manusia memang paling penting, apalagi ini juga terkait dengan persoalan diplomatik dengan negara asal pilot yang disandera,” jelas Meutya.
“Kami di DPR juga percaya Pemerintah bersama pihak keamanan telah memiliki pertimbangan yang matang dengan keputusan pemberian uang tebusan. Karena masalah ini juga telah melebar dari urusan keamanan menjadi menyangkut hubungan dengan negara lain,” sambung dia.
Baca juga: KKB Minta Tebusan Rp 5 Miliar, Mahfud MD: Pilot Harus Selamat, Tak Boleh Ada Campur Tangan Asing
Sebagaimana diketahui, KKB sebelumnya sempat mengancam akan menembak mati sang pilot.
Kemudian, mereka meminta uang tebusan Rp5 miliar sebagai syarat pembebasan Pilot Philips.
Meutya pun berharap, penyanderaan ini tidak berhenti hanya dengan pemberian uang tebusan saja.
Namun, pemerintah juga harus mengambil langkah negosiasi lanjutan untuk meredakan aksi KKB yang masih terus terjadi sampai saat ini di Papua.
"Pemerintah jangan berhenti pada pemenuhan tuntutan uang tebusan kepada KKB dalam membebaskan pilot Susi Air. Harus ada pertimbangan langkah negosiasi lanjutan untuk meredakan aksi KKB yang masih terus terjadi sampai saat ini di Papua,” ucap Meutya.
“Masalah KKB di Papua harus diselesaikan dari hulu ke hilir. Perlu pendekatan-pendekatan tepat yang komprehensif agar tuntas sampai ke akar-akarnya mengingat kekerasan yang dilakukan KKB terus berkepanjangan,” tegasnya.
Proses Negosiasi Sedang dalam Proses
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemenuhan permintaan KKB pimpinan Egianus Kogoya sedang dalam proses.
