TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menggelar rapat bersama jajaran terbatas di Papua membahas penyanderaan Pilot Susi Air Philip Mehrtens oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Hal itu disampaikan Jokowi usai menghadiri Papua Street Carnival, di Jayapura Papua, pada Jumat, (7/7/2023).

"Tadi malam pun kami sudah rapat juga, nggak bisa sampaikan isinya apa dan upayanya apa," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan pemerintah tidak tinggal diam terhadap penyanderaan yang telah berlangsung kurang lebih 5 bulan tersebut.

Upaya yang telah dilakukan pemerintah sekarang ini tidak bisa diungkap ke publik.

"Kita ini jangan dilihat diam loh ya. Kita ini sudah berupaya dengan amat sangat tetapi tidak bisa kita buka apa yang sudah kita upayakan, apa yang sudah kita kerjakan di lapangan," kata Jokowi.

Terkait dugaan adanya pihak asing mendukung KKB di Papua, Presiden mengatakan telah berbicara dengan pihak Australia dan Papua Nugini dalam kunjungannya beberapa hari lalu. Dengan kunjungan tersebut diharapkan dapat meredam konflik.

"Saya sudah berbicara dari hati ke hati, informal baik kepada Australia maupun kepada Papua Nugini dan kita harapkan dengan dua kunjungan yang telah kita lakukan itu bisa meredam konflik-konflik keinginan-keinginan," katanya.

Sebelumnya Menko Polhukam RI Mahfud MD menyatakan pihaknya masih dalam proses bernegosiasi dengan KKB pimpinan Egianus Kogoya untuk membebaskan pilot Susi Air Philip Max Mehrtens yang disandera.

Menurutnya, pihaknya kini dalam proses memenuhi permintaan KKB pimpinan Egianus Kogoya yang meminta tebusan uang sebanyak Rp 5 miliar sebagai syarat melepas pilot Philips.

"Ya itu semua masih dalam proses," kata Mahfud saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu (5/7/2023).

Mahfud menuturkan bahwa hal yang menjadi fokus pemerintah adalah keselamatan pilot Susi Air. Tak hanya itu, Ia juga meminta tidak ada campur tangan asing dalam kasus tersebut.

"Yang penting satu pilot itu harus selamat, yang kedua TNI-Polri bertindak profesional, yang ketiga tidak boleh ada campur tangan asing, campur tangan negara lain dalam kasus ini. Itu prinsipnya. Sekarang terus berproses," jelasnya.

Sebelumnya, Kepolisian Daerah (Polda) Papua mengungkap bahwa KKB pimpinan Egianus Kogoya meminta tebusan uang sebanyak Rp 5 miliar sebagai syarat melepas pilot Philips.

Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan, permintaan tebusan uang itu akan disanggupi dengan proses negosiasi.

"Sebetulnya terkait hal itu Pemda (Papua) sedang menyiapkan pembayaran uang petugas sejak awal pada saat adanya tuntutan kelompok Egianus Kogoya," kata Benny, Minggu (2/7/2023).

"Beberapa saat setelah penyanderaan muncul video pertama adanya tuntutan kepada pemerintah RI yaitu sejumlah uang, senjata, bahan makanan dan bahan medis," ucap Benny.

Menurut Benny, Pemerintah Provinsi Papua telah menyiapkan uang tebusan agar pilot Susi Air dapat dikembalikan dalam kondisi sehat.

"Waktu itu (permintaannya) sebesar Rp 5 miliar, nanti itu dalam proses negosiasi berapa yang akan bisa disanggupi. Namun sejak kita mencoba ruang komunikasi hingga saat ini KKB egianus tidak pernah membuka negosiasi dengan kami," kata Benny.