Demokrat Minta Prabowo Batalkan Rencana Pembelian Jet Tempur Mirage 2000-5 Bekas dari Qatar
Fraksi Demokrat meminta Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto membatalkan rencana pembelian 12 jet tempur bekas Mirage 2000-5 dari Qatar
Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan meminta Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto membatalkan rencana pembelian 12 jet tempur bekas Mirage 2000-5 dari Qatar senilai total Rp 11,8 triliun.
Hal ini dinilai beralasan karena pesawat tersebut telah berusia tua sehingga tidak optimal menjaga wilayah udara Indonesia.
Apalagi, mahalnya biaya pemeliharaan dan perawatan yang membuat rencana ini menjadi tidak opsional ditindaklanjuti.
Syarief menuturkan hal ini juga yang menjadi alasan mengapa rencana hibah jet tempur bekas ini ditolak di era Presiden SBY. Menjadi polemik karena Pemerintah Jokowi malah membelinya dengan harga yang fantastis.
“Dalam banyak kesempatan, saya telah berulang kali menegaskan perlunya evaluasi kritis atas rencana pembelian Mirage 2000-5. Kebijakan ini hanya akan menjadi beban keuangan negara di masa depan. Biaya pemeliharaan dan perawatan adalah komponen biaya yang juga mesti dipertimbangkan, selain memang teknologi pesawat ini telah ketinggalan zaman," kata Syarief kepada wartawan, Sabtu (8/7/2023).
Syarief menjelaskan karakteristik ruang udara Indonesia yang sangat luas menuntut pesawat yang baru dan bertahan lama. Seharusnya, Indonesia membeli pesawat baru menjadi opsi utama.
"Saya kira membeli pesawat baru tetap opsi kebijakan yang lebih baik dibandingkan membeli pesawat bekas,” kata Politisi Senior Partai Demokrat ini.
Menurutnya, rencana anggaran yang akan digunakan untuk membeli Mirage 2000-5 sebaiknya dialihkan untuk pembelian pesawat baru atau dialihkan untuk perawatan alutsista pesawat tempur yang telah ada.
Apalagi, Mirage 2000-5 ini dikirimkan 24 bulan setelah kontrak yang disepakati pada 31 Januari 2023. Ini hanya selisih 1 tahun dengan kedatangan jet tempur Rafale yang diperkirakan sampai Indonesia pada 2026.
"Dunia memang tengah dilanda situasi geopolitik yang tidak berkepastian, namun pilihannya bukan dengan membeli pesawat bekas. Apa artinya punya alutsista bekas, namun kemampuannya lemah," ungkapnya.
Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini menganggap meskipun dunia sedang menegang, namun potensi terjadinya invasi atau perang dalam skala global sangat kecil kemungkinannya.
"Tidak ada urgensi pengadaan alutsista bekas dengan menggelontorkan sejumlah besar uang negara. Kita mestinya mempertimbangkan faktor keberlanjutan, alutsista yang berusia lama dan tua dapat dipastikan pemeliharaan dan perawatan yang sangat tinggi dan tidak efektif," ungkapnya.
“Kapasitas fiskal yang terbatas, harus digunakan seefisien mungkin. Selain opsi pembelian alutsista baru, yang juga penting adalah peningkatan kapasitas alutsista yang ada. Kita harus menjamin angkatan perang kita siap sedia menghadapi ancaman perang," sambungnya.
Baca juga: Prabowo Segera Kirim Tim Negosiasi Untuk Rencana Akuisisi Pesawat Tempur Mirage 2000-9 Dari UEA
Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto meyakini pembelian 12 pesawat jet Mirage 2000-5 bekas dari Qatar mampu manangkal penurunan kekuatan pertahanan RI. Sebab, sudah banyak jet tempur Indonesia yang sudah tua.