Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) bakal menindaklanjuti informasi terkait dengan pengadaan jet tempur Mirage dari Qatar yang disebut berpotensi melanggar Undang-undang.

Hal ini disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto usai melakukan klarifikasi terhadap politisi PDIP yang juga Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (10/7/2023).

"Karena pertahanan ini menyangkut mati hidupnya suatu bangsa. Ketika kebijakan pertahanan diambil dengan tidak proper, itu juga membahayakan bangsa ke depan. Maka kami akan tindaklanjuti juga informasi terkait dengan pengadaan Mirage," kata Hasto.

Hasto juga mengatakan bahwa saat klarifikasi, Effendi Simbolon mengatakan taat sepenuhnya dengan keputusan Partai dalam mendukung capres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

"Pak Effendi Simbolon menegaskan, pertama taat sepenuhnya sebagai kader keputusan DPP partai untuk mendukung Pak Ganjar Pranowo. Kemudian yang kedua, sebagai tuan rumah mengapresiasi kehadiran Pak Prabowo," ucap Hasto.

Baca juga: Bertemu Jokowi, Prabowo Laporkan Kemajuan Industri Pertahanan Indonesia

Hasto juga mengungkapkan pihaknya bersama Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun juga bertanya soal pernyataan Effendi mengenai Prabowo Subianto sebagai nahkoda RI yang tepat.

"Saya tanyakan kepada Pak Effendi Simbolon karena sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan rakernas tersebut dari keluarga Simbolon sedunia. Nah di situ sebagai tuan rumah kan memberikan puji-pujian kepada seluruh tamu yang datang. Kan tamu yang datang gak mungkin dikritik di depan umum," kata Hasto.

"Dengan demikian, Pak Effendi menyampaikan hal-hal yang bersifat objektif dan itu dilakukan dengan penuh pertanggungjawaban sebagai sosok yang lama berkecimpung di Komisi I DPR, sehingga bisa memahami mana kebijakan pertahanan dalam pengadaan alutsista yang tepat, mana yang tidak tepat. Bahkan yang juga berpotensi merugikan Indonesia di masa yang akan datang," sambung dia.