TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memanggil sejumlah petinggi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. 

Mereka dipanggil untuk menjalani agenda klarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

"Ada, masih banyak. Ada lima apa enam (pejabat bea cukai, red)," ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, dalam keterangannya dikutip Rabu (19/7/2023).

Hanya saja Pahala enggan mengungkap identitas para pejabat Bea Cukai yang akan menjalani klarifikasi LHKPN. 

Dia cuma menyebut para pejabat tersebut punya kedudukan serupa dengan mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono yang menjadi tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Kepala iya, pelabuhan-pelabuhan kayak begini lah," kata Pahala.

Pahala mengatakan, KPK melakukan klarifikasi LHKPN terhadap para pejabat tersebut guna menelusuri ada atau tidaknya kejanggalan dalam kepemilikan hartanya. 

Saat ini, KPK sedang melakukan persiapan dalam menggelar agenda klarifikasi LHKPN.

"Janggal tuh artinya apa? Kalau dia besar banget belum tentu juga janggal kalau dia punya warisan. Tetapi ya kita ambil aja, kita lihat rekeningnya semua, kita dengar semua informasi dari lapangan. Kalau ada harta lain yang belum disebut, lalu kita analisis kewajaran hartanya, kan dia ada pemasukan, ada pengeluaran. Kalau dia punya harta besar, dulu belinya dari mana, kita balik ke belakang," jelas Pahala.

Baca juga: Siap-siap Importir Nakal, KPK Cari Dugaan Suap Eks Pejabat Bea Cukai Andhi Pramono

Pahala berujar, para pejabat Bea Cukai yang bakal dipanggil KPK adalah yang bertugas di daerah pelabuhan. 

Lembaga antirasuah kini fokus melakukan persiapan.

"Lagi disiapin timnya tapi rekening banknya lagi diminta, kan ada waktu," ujar Pahala.

Pahala mengungkapkan, KPK belajar dari kasus Andhi Pramono. 

Dari kasus tersebut, KPK menemukan cara untuk melakukan pembenahan di bea cukai.

"Ternyata ini salah satu yang bisa dipakai juga mempercepat supaya Bea Cukai gerak lebih cepat di pelabuhan. Caranya diundang menerangkan LHKPN-nya," kata dia.