TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu Presiden Jokowi  di Istana Negara, Senin (17/7/2023)  malam lalu.

Pertemuan itu digelar sehari setelah apel siaga yang diadakan NasDem di Gelora Bung Karno Jakarta lalu disusul reshuffle menteri dari Nasdem. (Baca: Pengamat Sebut Jokowi dan Surya Paloh Berteman Tapi Saling Berkompetisi)

Pengamat Politik Burhanudin Muhtadi mengatakan ada maksud tertentu di balik itu.

"Apa itu sesuatu yang kebetulan? Atau ada hal yang disampaikan? Tentunya ada pesan politik yang dilakukan Presiden Jokowi karena dilihat dari timing yang dilakukan Jokowi, meski kalau sesuai kebutuhan sudah 2 bulan kursi Menkominfo kosong. Dan menurut saya Presiden Jokowi ada maksud tertentu," ungkap Burhanudin Muhtadi dalam Talk Show Satu Meja di Kompas.TV, Rabu (20/7/2023).

Dia mengatakan terlalu spekulatif sekali membicarakan hal itu karena setelahnya ada pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh yang bisa dibilang pertemuan itu sangatlah mahal.

Padahal sebelumnya, seperti diketahui hubungan Jokowi dan Surya Paloh sempat panas dingin pasca NasDem mengumumkan Anies Baswedan sebagai Capres dari NasDem.

"Pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh, menurut saya sangat mahal pertemuan itu. Ada hubungan panas dingin kedua tokoh yang sebelumnya dekat.

Baca juga: Pengamat Sebut Jokowi dan Surya Paloh Berteman Tapi Saling Berkompetisi

Tapi setelah pertemuan keduanya, pertemuan itu kalau kita baca dari wajah Bang Surya setelah bertemu media, wajah bang surya berbinar-binar sekali.  Menurut saya apa yang disampaikan Bang Surya di media  menunjukkan suasana hati pasca pertemuan," kata Burhanuddin.

Menurut dia membaca peta politik jangan semata-mata yang tersurat tapi tersirat.

"Termasuk dari air muka bang Surya. Termasuk ketika memberitahukan pertemuan  itu ke media soal pertanyaan Jokowi soal cawapres Anies kan senyum Bang Surya penuh makna itu," kata dia.

Burhanuddin menambahkan meski tidak mengganti dua menteri lainnya dari kader NasDem, Presiden Jokowi tetap memperlihatkan sikapnya terhadap partai itu yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres di luar radar istana. 

Berkaca dari pengalaman di pemerintahan sebelumnya dan perombakan menteri di masa pemerintahan Jokowi, jika terjadi pergantian menteri dari unsur partai politik, presiden pasti meminta partai politik tersebut mengirim kader pengganti. 

"Berkurangnya jatah NasDem dari tiga menteri menjadi dua menteri karena faktor politik. Kasus hukum atau kinerja itu hanya menambah alasan untuk kriteria politik presiden. Kebetulan di NasDem ada kasus hukum yang melibatkan Johnny G Plate, tapi kalau misalnya masih baik hubungannya penggantinya dari Nasdem," ujar Burhanuddin.

Sinyal Positif