Ilustrasi pelaku judi online. CERI menyebut kemenkominfo PPATK, dan OJK serta aparat penegak hukum (APH) harus bahu membahu memberantas judi online.
Laporan Wartawan Tribunnews, Erik Sinaga
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), PPATK, dan OJK serta aparat penegak hukum (APH) harus bahu membahu memberantas judi online.
Yusri mengatakan dalam praktik judi online tak menutup kemungkinan terkait dengan kejahatan Narkoba hingga perdagangan orang.
"Selain merusak masyarakat, praktik judi online kami tengarai juga terkait dengan tindak kejahatan lainnya, mulai dari Narkoba hingga perdagangan organ secara ilegal antara negara," ungkap Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman, Senin (24/7/2023) di Jakarta.
Yusri menegaskan, PPATK dan OJK tentunya terkait dengan pengawasan transaksi terkait judi online tersebut, karena transaksi dari para pemain judi online memakai rekening bank pemerintah dan bank swasta beredar luas.
"OJK harus tegur bank pemerintah dan bank swasta ini. Sebab bank-bank ini telah menjadi media untuk memperlancar praktik judi online tersebut. Padahal menurut informasi yang kami terima, judi online ini menggunakan server di luar negeri. Salah satunya infonya servernya di Kamboja," kata Yusri.
Karena itu, kata Yusri, semua pihak harus turun tangan membasmi judi online ini dan harus dijadikan musuh negara dan musuh bersama.
BeritaRekomendasi
"Kita lihatlah bagaimana masyarakat kita hari ini, mulai dari anak-anak, remaja, orang tua, laki-laki maupun perempuan, semua sehari-hari sibuk bermain judi online ini. Kondisi ini hampir merata di seluruh daerah di tanah air. Kalau begini mau jadi apa bangsa kita ini," ungkap Yusri.
Sebagai informasi, sampai Sabtu (21/7/2023), Pemerintah lewat Kominfo telah memblokir domain situs yang ditengarai berisi judi online. Kemudian, alamat protokol internet (IP) situs dan aplikasi judi online juga diblokir agar tidak bisa diakses di Indonesia.
Selain itu, pemerintah juga memblokir rekening yang digunakan oleh situs judi online. Hal itu bertujuan untuk mempersempit ruang gerak sindikat judi online di Indonesia.
Selain pemblokiran, Kominfo juga telah melaporkan konten judi online di media sosial ke aparat penegak hukum. Dengan begitu, promotor yang mempromosikan konten judi online di media sosial itu berpotensi diringkus kepolisian.
Menteri Kominfo Budi Arie Stiadi mengatakan, Kominfo berhasil menutup akses terhadap 846.047 konten judi online sejak 2018 hingga 19 Juli 2023.
Budi mengatakan, dalam sepekan terakhir Kominfo sudah memblokir 11.333 konten judi online yang diblokir.
Dia juga mengatakan, sejak awal tahun hingga 17 Juli 2023, Kominfo melaporkan menerima 1.914 aduan terkait konten judi online di internet.
Muncul Lagi Setelah Dibersihkan
Sebelumnya, pada 25 Agustus 2022, ketika Menteri Kominfo kala itu masih dijabat Johny G Plate, menyatakan Upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah memblokir 560 ribu situs judi online sia-sia karena kemunculan situs serupa.
"Tantangannya karena ini judi online, tantangannya cuma satu, kesadaran. Ya kita bersihkan hari ini setelah dibersihkan muncul lagi, ya dibersihkan kembali," tutur Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Johnny G Plate, Kamis (25/8/2022).
"Ini patah tumbuh hilang berganti. Kejar-kejaran," katanya.
Ia mengatakan situs judi online yang telah dibersihkan memiliki platform di luar dan dalam negeri. Meski situs judi kembali muncul, Plate mengaku tak berhenti untuk memblokir 'situs haram' tersebut.
"Kami akan blokir. Kominfo bekerja 24 jam sehari, tiga shift, 365 hari setahun non stop tidak ada liburan, kami kejar terus," tuturnya.
Ia meminta seluruh pihak terlibat dalam upaya mengedukasi masyarakat bahwa judi online merupakan tindakan yang ilegal.
