TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Presiden Kelima RI yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri angkat bicara soal sebutan 'petugas partai' kerap dijadikan bahan bully maupun ejekan oleh pihak-pihak tertentu.

Pasalnya, sebutan petugas partai dipakai PDIP untuk setiap kadernya yang bertugas di eksekutif, legislatif, maupun struktur partai.

Menurut Megawati, penyebutan untuk petugas partai merupakan aturan yang tertuang dalam aturan di dalam partainya. Sehingga, dia menilai pihak lain tak perlu ikut campur maupun mengintervensi hal tersebut.

Hal itu disampaikan Megawati saat sambutan ketika meresmikan Kebun Raya Mangrove Surabaya, di kawasan Gunung Anyar, Jawa Timur, Rabu (26/7/2023).

“Kalau anak-anak (kader PDIP) saya itu, saya saja dibully nggak boleh ngomong petugas partai. Lho, orang partai kita memang (aturannya) begitu, lho kok yang lain ikut mau nimbrung-nimbrung, intervensi? Ya kalau kamu mau ngikut kita, ikut aja,” kata Megawati. 

Megawati juga menjelaskan bahwa hampir semua pejabat di eksekutif maupun legislatif merupakan petugas partai masing-masing. 

Penyebutan untuk petugas partai merupakan aturan yang tertuang dalam aturan di dalam partainya. Sehingga, dia menilai pihak lain tak perlu ikut campur maupun mengintervensi hal tersebut

Sebab, mereka bisa menjadi kepala daerah karena didukung oleh partai politik.

Megawati pun mencontohkan, bagaimana  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bisa duduk di kursi orang nomor satu di Surabaya, karena didukung oleh partai.

Menurut dia, ejekan soal sebutan 'petugas partai' disebabkan ketidakmengertian akan sistem politik dan substansi partai politik itu sendiri. 

Sehingga, Megawati menyebut, kalau partai politik tak diberikan kedaulatan untuk menugaskan kadernya, maka sebaiknya dibuat aturan yang diseragamkan oleh negara.

“Bukannya ngekor, tapi ngerti enggak yang Ibu maksud. (Kalau partai tak boleh menugaskan kader) Untuk apa ada partai dong? Ya udah aja (bikin saja sistem) kita satu arah, semua sama (seragam), enggak boleh ada kader (partai), (sehingga) enggak boleh ada petugas (partai). Jadi ada (dibuat) aturan pemerintah RI mesti begini (seragam, red),” ungkap Megawati. 

Baca juga: Megawati Ingatkan Ganjar: Awas Kalau Kamu Nggak Ngomong Petugas Partai

“Lah namanya perundangan Republik Indonesia, coba kalian baca. Bahwa yang namanya capres itu diusung oleh satu partai atau beberapa partai. Wong itu jelas loh. Kok terus saya yang dibully, bahwa enggak boleh kader, itu petugas partai. Loh saya bilang Pak Jokowi petugas partai, ayo mau di bully lagi?” tegasnya.