Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut peristiwa Kudatuli (27 Juli 1996) merupakan gerbang demokratisasi bagi Indonesia.

Menurutnya, tragedi itu tidak akan pernah hilang dari sejarah partai banteng tersebut.

"Kita lihat ketika sejarah konsolidasi politik dilakukan secara paksa melalui fusi partai politik saat itu didesain hanya menjadi aksesoris demokrasi," kata Hasto dalam diskusi bertajuk 'Refleksi Peristiwa 27 Juli 1996' di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Kamis (27/7/2023).

Dia memaparkan ada gerakan arus bawah melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Sukolilo tahun 1993, benih-benih yang mendorong penguasa untuk segala cara termasuk tindak kekerasan guna menghambat kepemimpinan Megawati. Puncaknya adalah melalui peristiwa kudatuli.

"Kudatuli tidak akan pernah hilang dari sejarah PDI Perjuangan," tegas Hasto.

Hasto mengatakan peristiwa Kudatuli merupakan pelanggaran HAM berat, karena di sana ada serangan brutal atas nama kekuasaan yang dilakukan secara sengaja.

"Persoalan pelanggaran HAM tidak mengenal kata kadaluarsa tidak bisa dihapuskan dengan cara apapun. Dan hari ini kita mendapat pencerahan bahwa PDI Perjuangan akan terus berjuang sesuai dengan keputusan kongres, rekomendasi rakernas untuk mendorong pemerintah melalui Presiden Jokowi agar mengeluarkan Perpres tentang keadilan yudisial dalam mengusut tuntas dan mengadili pelanggaran HAM peristiwa 27 Juli," urai Hasto.