Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

227 Pimpinan dan Pegawai BPIP jadi Bapak Asuh Anak Stunting

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) gerakkan seluruh unsur untuk bergotong royong tekan kasus stunting di Indonesia

Editor: Content Writer
zoom-in 227 Pimpinan dan Pegawai BPIP jadi Bapak Asuh Anak Stunting
Istimewa
Kepala BPIP, Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. saat peluncuran Gerakan Gotong Royong Percepatan Penurunan Stunting di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Kab. Banyuwangi, Selasa (1/8). 

TRIBUNNEWS.COM - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) gerakkan seluruh unsur untuk bergotong royong tekan kasus stunting di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Kepala BPIP, Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. saat peluncuran Gerakan Gotong Royong Percepatan Penurunan Stunting di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Kab. Banyuwangi, Selasa (1/8).

Prof. Yudian menuturkan, percepatan penurunan angka stunting merupakan ikhtiar mewujudkan manusia Indonesia yang unggul sebagai gerakan Pancasila dalam tindakan yang perlu dikoordinasikan secara internal dan eksternal bersama-sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat secara luas.

“BPIP bekerja sama dengan BKKBN dan beberapa kementerian/lembaga dan kita, BPIP bersama para pemangku kepentingan berkomitmen untuk menjalankan arahan Bapak Presiden guna mencapai target penurunan angka stunting di angka 14 persen pada tahun 2024, yang sebelumnya menyentuh angka 37% di tahun 2014, dan 21,6% di tahun 2022”, ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Yudian menyampaikan, 227 Pejabat dan pegawai BPIP siap menjadi Bapak, Ibu, dan kakak asuh anak stunting dengan melalukan pendampingan dan pemenuhan kebutuhan anak stunting selama enam bulan.

Baca juga: Gunakan Aplikasi, BPIP Pastikan Proses Seleksi Paskibraka Transparan

“Alhamdulillah, tak kurang dari 227 orang, baik dari unsur pimpinan maupun pegawai BPIP, telah berkomitmen untuk menjadi bapak asuh anak stunting. Kita berharap, niat dan ikhtiar yang kami mulai ini, dapat menjadi gerakan bersama pemerintah pusat dan daerah sehingga kita dapat berkontribusi secara nyata, demi mewujudkan Pancasila dalam tindakan yang mampu menjamin anak-anak kita tumbuh optimal, menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan juga unggul”, tutupnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolhukam RI), Prof. Dr. Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P. menanggapi, Gerakan Bapak, Ibu, dan Kakak asuh stunting yang dilakukan BPIP merupakan wujud nyata terhadap penurunan stunting yang harus diteladani.

Berita Rekomendasi

“Perannya sangat tepat untuk mengubah pola hidup dan pola makan yang seimbang. Gerakan ini wujud nyata. Semangat gotong royong yang dimiliki Bangsa kita”, tuturnya.

Prof. Mahfud mengajak instansi dan komponen masyarakat lainnya dapat melakukan gerakan serupa dalam penuntasan stunting di negeri ini.

“Jika yang lain ikut gerakan ini, setiap anak stunting dapat mendapatkan bapak asuh dalam penanganan dan pendampingan. Mari kita bangun kembali semangat gotong royong agar kita semakin kuat dan semakin kuat”, tuturnya.

Baca juga: Kerja Sama dengan Universitas Pancasila, BPIP Ajak Bumikan Pancasila

Anggota Dewan Pengarah BPIP periode 2018-2019 itu juga menuturkan, Indonesia harus menjadi negara yang sehat karena Indonesia menargetkan, tahun 2045 akan menjadi Indonesia emas yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

“Ciri-cirinya, pertama, angka kemiskinan rendah dalam hitungan yang ilmiah-rasional. Indonesia itu tahun 2045 akan menjadi negara keempat atau kelima setelah Amerika Serikat dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Kita sekarang kedua puluh. Tahun 2035 diperkirakan akan menjadi negara keenam atau ketujuh di dunia”, ujarnya.

Menteri PAN RB, Abdullah Azwar Anas menuturkan, program pemerintah atau birokrasi harus berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Dirinya menekankan, pengentasan stunting merupakan program RB tematik yang strategis dan menyasar terhadap penyelesaian permasalahan Indonesia saat ini.

“Sebagaimana arahan Bapak Presiden, Birokrasi harus berdampak. Maka kami lakukan pengukuran. Ada 4 cluster, kemiskinan, investasi, penanganan inflasi, belanja produk dalam negeri melalui e-katalog. Dengan data yang terintegrasi, penanganan stunting akan lebih mudah dan efektif”, ujarnya.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Wiki Terkait

© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas