"Dialog nasional ini diselenggarakan  dengan tujuan untuk menyepakati berbagai isu penting perubahan iklim yang dihadapi oleh perempuan seperti ketidakamanan pangan, kesehatan, air bersih, sanitasi, migrasi dan kebencanaan," jelas Leny.

Baca juga: Perubahan Iklim Perparah Krisis Lingkungan di India

Ia pun menyebutkan isu lainnya berbasis gender yang juga penting untuk disorot, mulai dari meningkatnya kekerasan berbasis gender hingga minimnya akses perempuan terhadap sumber ekonomi.

"Isu yang tak kalah penting adalah meningkatnya Gender Based Violence, meningkatnya kemiskinan dan rendahnya akses perempuan terhadap ekonomi dan Sumber Daya Alam, seiring dengan terjadinya bencana akibat perubahan iklim," tegas Leny. 

Dalam kegiatan yang diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari pemerintah, swasta, organisasi masyarakat sipil, donor dan filantropi ini, Country Director ADB (Asian Development Bank) untuk Indonesia Jiro Tominaga pun menyambut positif kegiatan ini.

"ADB mengapresiasi pemerintah Indonesia dalam upaya-upaya untuk mengatasi perubahan iklim, menurunkan emisi gas rumah kaca melalui Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim," jelas Jiro.

Ia juga menuturkan bahwa pihaknya mengapresiasi proses penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim dengan melibatkan berbagai aktor pembangunan.

Serta mendukung Kementerian PPPA dalam G20, yang menyampaikan rekomendasi kebijakan pentingnya peran, partisipasi perempuan dalam transisi energi.

"(Kami) mengajak semua pihak untuk  bekerja sama mewujudkan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim," kata Jiro.

Kegiatan diskusi nasional ini merupakan bagian dari pelaksanaan Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengenai Perubahan Iklim atau Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalu Undang-undang (UU) No 16 Tahun 2016.