TRIBUNNEWS.COM - Pro dan kontra saat ini mewarnai polemik pernyataan pengamat politik, Rocky Gerung, yang dinilai menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Sebelumnya, beredar di media sosial, Rocky Gerung dinilai menghina Presiden Jokowi menggunakan kata-kata tak etis dan dianggap telah menimbulkan kegaduhan.

Kini kasus ini tengah ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya. 

Mengenai hal ini, Partai Demokrat menilai kritik Rocky Gerung masih dalam batas wajar. 

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan kritik Rocky Gerung masih pada koridor demokrasi dan akademis. 

"Kritik yang selama ini disampaikan Rocky Gerung masih dalam batasan yang wajar pada koridor demokrasi dan akademis sebagai penjaga akal sehat publik agar terjaga kewarasan dan keseimbangan di masyarakat," kata Kamhar Lakumani, Selasa (1/8/2023).

Baca juga: Respons Rocky Gerung setelah Dipolisikan, Ngaku Tak Serang Personal Jokowi: Dia Aja Nggak Laporin

Kamhar pun meminta relawan Jokowi tak memperpanjang masalah tersebut ke ranah hukum.

Menurutnya, pelaporan Rocky Gerung ke pihak kepolisian menandakan relawan Jokowi anti kritik.

"Kita tentu menyayangkan respon relawan Jokowi yang anti kritik dan sedikit-sedikit merespon dinamika yang sifatnya bentuk diskursus publik ke ranah hukum," kata Kamhar. 

Lebih lanjut, Kamhar pun meminta agar Presiden Jokowi turun tangan menertibkan relawannya. 

"Merespon situasi seperti ini Jokowi bisa cawe-cawe untuk menertibkan relawannya." 

"Tak sensitif yang sedikit-sedikit menempuh jalur hukum, dan kemudian terbaca hukum hanya cepat dan tangkas merespon laporan relawan, namun tidak untuk sebaliknya," jelasnya.

Senada dengan Demokrat, NasDem juga menilai pelaporan terhadap Rocky Gerung tak seharusnya dilakukan. 

Baca juga: Rocky Gerung Tuding Jokowi tak Punya Jejak Pikiran: Jejaknya di Mandalika Hanya Patung Naik Motor

Ketua DPP Partai NasDem, Taufik Basari alias Tobas mengatakan, dalam demokrasi yang sehat semua pihak harus membiasakan diri untuk menerima setiap kritikan.