KPU Butuh Armada dan Peralatan TNI-Polri Untuk Distribusi Logistik Pemilu ke Daerah Rawan Konflik
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan bekerja sama dengan TNI/Polri supaya distribusi logistik Pemilu tiba tepat waktu,
Penulis: Mario Christian Sumampow
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunews, Mario Christian Sumampow
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan bekerja sama dengan TNI/Polri supaya penyaluran logistik Pemilu tiba tepat waktu, khususnya di wilayah rawan konflik.
Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat mengatakan TNI/Polri memiliki armada dan peralatan yang mumpuni untuk membantu distribusi logistik Pemilu.
"Kita akan bekerja sama dengan TNI/Polri, termasuk juga dukungan untuk distribusinya terutama di daerah-daerah yang terdalam, terluar, yang sulit diakses," kata Yulianto Sudrajat di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (7/8/3024).
"Itu nanti kita akan bekerja sama dengan TNI dan Polri yang punya armada, peralatan yang mampu menembus serta personil yang tangguh untuk membantu proses distribusi itu," sambungnya.
Drajat, sapaan akrabnya, menjelaskan KPU selama ini sudah sering berkoordinasi dengan TNI/Polri untuk mendukung pendistribusian logistik Pemilu.
Baca juga: Bawaslu: Tak Ada Alasan KPU Bolehkan Pemilih Coblos Pakai KK
Sehingga, distribusi logistik bisa tepat waktu, tepat jumlah, serta tepat jenisnya.
"Juga sampai ke TPS (tempat pemungutan suara) di H-1 hari pemungutan suara," katanya.
Selain itu, KPU Pusat juga sudah berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memetakan jalur logistik.
Baca juga: Bawaslu: Tak Ada Alasan KPU Bolehkan Pemilih Coblos Pakai KK
Sehingga, nanti dari perusahaan percetakan logistik, jelas Drajat, tahu di mana titik-titik lokasi yang harus pihaknya antar.
"Jadi harus dipetakan dari sekarang dan itu sudah. Sehingga nanti proses berikutnya misalnya dari pelabuhan, dari bandara itu butuh waktu makan berapa lama koordinatnya di mana, itu sudah dipetakan," jelasnya.
"Di samping KPU Kabupaten/Kota juga secara mandiri juga bagian yang juga bertanggung jawab pada distribusi logistik dari KPU Kabupaten, Kecamatan, Kecamatan ke Desa, Desa H-1 ke TPS," tandas Drajat.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.