TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Jolo Widodo (Jokowi) akan mempertimbangkan menghapus kebijakan sistem zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Jokowi sampaikan hal itu usai menjajal LRT di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (10/8/2023).

"Dipertimbangkan," kata Jokowi.

Pemerintah kata Jokowi sedang meninjau implementasi kebijakan tersebut.

Pemerintahan akan melihat terlebih dahulu kelebihan dan kekurangan dari penerapan sistem zonasi tersebut.

"Akan dicek secara mendalam dulu plus minusnya," kata Jokowi.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo mempertimbangkan untuk menghapus kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (9/8/2023).

"Karena itu presiden sedang mempertimbangkan untuk menghapus kebijakan ini (PPDB) tahun depan. Tapi ini sedang dipertimbangkan," kata Muzani.

Muzani mengatakan PPDB sistem zonasi telah menimbulkan banyak masalah baru di sejumlah tempat. Sehingga kata dia sudah tidak sesuai dengan tujuan diberlakukannya PPDB Zonasi.

"Penerimaan peserta didik baru yang dibanyak tempat menimbulkan problem baru, tidak seperti maksud diadakan kebijakan ini yakni untuk pemerataan sekolah-sekolah unggul," kata Muzani.

Sistem PPDB zonasi kata Muzani justru telah menyebabkan ketidakadilan. Sekolah unggulan malah menjadi lebih unggul dibandingkan sekolah lainnya. Pemerintah kata Muzani tengah mengkaji masalah tersebut.

"Presiden mengatakan memang ini menjadi catatan bagi pemerintah."

"Nyatanya memang maksud luhur maksud mulia maksud baik dari diselenggarakan kebijakan PPDB ternyata belum terjadi, bahkan terjadi persoalan-persolan hampir di semua provinsi," pungkasnya.(Tribunnews/Taufik Ismail)