Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Praktisi hukum senior Agus Widjajanto mengatakan, reformasi birokrasi dalam rangka good governance merupakan jalan dan upaya mencapai negara dalam kondisi stabil, tranparan, untuk mencapai cita-cita nasional sesuai amanat konstitusi dalam UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945.

Di sisi lain, gerakan reformasi yang dilakukan oleh para elite politik dan mahasiswa beberapa puluh tahun lalu yang bertujuan menumbangkan Pemerintahan Orde Baru menurutnya telah gagal mengemban dan melaksanakan amanah Rakyat.

"Setelah Pemerintah Orde Baru tumbang ternyata hingga hari ini arah dan tujuan reformasi itu sendiri masih kabur, bahkan telah kehilangan momentum," kata Agus Widjajanto dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (16/8/2023).

Ia mengungkapkan, kekacauan di berbagai bidang, baik politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya selalu terjadi berulang. 

Momentum atau kesempatan emas untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan, maupun secara administrasi negara guna menghindari terjadinya kekacauan agar tidak terus berulang justru tidak bisa berbuat banyak. 

Agus menyinggung bagaimana krisis kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum karena putusan pengadilan yang dianggap aneh, penyidikan yang sebetulnya masuk ranah keperdataan, bebasnya hakim agung dalam kasus KPK, putusan tingkat kasasi yang merubah hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup terhadap Kasus FS.

Kemudian pengurangan setengah hukuman terhadap istri FS (PC), penangkapan OTT yang dinilai pihak-pihak tertentu hanya pencitraan lembaga Rasuah pemberantasan korupsi hingga puluhan kasus-kasus lainya. 

"Reformasi seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki diri, tapi nyatanya justru terulang dan terus berulang berbagai kejadian yang menunjukan kebrobrokan mental aparat hukum itu sendiri. Belum pernah terjadi krisis multidimensi seperti saat ini saat Orde Baru berkuasa," ucapnya.

Jebolan Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) itu menyatakan jika krisis multidimensi yang berlarut-larut menyerupai lingkaran setan (vicious crises).

Dengan kata lain, krisis yang berlangsung dalam kurun waktu begitu panjang dan dimensinya saling berkaitan ini tidak mudah ditentukan ujung pangkalnya.

Jika diurai, krisis ini mencakup hampir seluruh dimensi kehidupan bangsa dan bahkan mencapai tingkat yang paling mengerikan yakni terjadinya krisis kemanusiaan. 

Agus Widjajanto menyebutkan beberapa krisis multidimensi dimaksud.

Pertama, krisis moral dan etika (etichal crisis). Hal ini terjadi adanya krisis moral dan etika dilingkungan para elite politik, pejabat, informal, yang mana para ilmuwan budayawan tidak berani menyuarakan kebenaran justru melakukan pembenaran atas krisis tersebut.