Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani merespons mengenai proyek food estate atau lumbung pangan yang dianggap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai bagian dari kejahatan lingkungan.

"Nanti kita tanyakan implementasi di lapangannya pada komisi IV dan tentu saja kepada pemerintah," kata Puan seusai menghadiri sidang Tahunan MPR RI 2023 di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Puan menegaskan DPR memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

"DPR itu hanya untuk pengawasan, yang melaksanakan adalah pemerintah. Dan tentu saja biar Komisi IV (DPR) yang nanti memberi tahu teman-teman," ujarnya.

Baca juga: Proyek Food Estate Dikritisi PDIP, PKB: Kenapa Baru Sekarang?

Ketua DPP PDIP ini menyebut DPR akan menanyakan pemerintah terkait proyek-proyek yang sedang dilakukan hingga 2024.

Sebab, Puan menuturkan pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan proyek strategis sebelum 2024 berakhir.

"Jadi itu yang akan kami tanyakan (DPR ke pemerintah) proyek-proyek mana saja yang strategis yang menjadi prioritas utama untuk diselesaikan, karena anggarannya sudah keluar," ungkapnya.

Sebelumnya, Hasto mengatakan mengatakan proyek food estate atau lumbung pangan merupakan bagian dari kejahatan lingkungan hidup.

Hal itu terkait temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang adanya dugaan uang hasil kejahatan lingkungan sebesar Rp 1 triliun mengalir ke partai politik (parpol).

"Kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," kata Hasto seusai menghadiri acara pemberian rekor MURI kepada PDIP terkait pengobatan gratis di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8/2023).

Hasto menuturkan dalam praktiknya disalahgunakan lantaran banyak hutan-hutan ditebang habis.

"Tetapi dalam praktik pada kebijakan itu (food estate) ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estatenya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujarnya.

Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini mengajak semua pihak pentingnya merawat bumi Pertiwi Indonesia.

Karenanya, Hasto mengingatkan masyarakat untuk mencari calon pemimpin yang memiliki rekam jejak merawat bumi Pertiwi Indonesia.

"Mari kita cari pemimpin yang betul-betul punya track record dalam merawat Pertiwi, merawat kehidupan dalam merawat kehidupan, di dalam membangun masa depan yang berkemajuan bagi seluruh komponen bangsa," ungkapnya.

Baca juga: Gerindra Bantah Proyek Food Estate Dianggap Kejahatan Lingkungan, Begini Penjelasannya

Lebih lanjut, dia meminta PPATK agar mengungkapkan temuan tersebut. Terlebih, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memilki perhatian terhadap lingkungan.

"Jadi kami dorong PPATK untuk sampaikan, apalagi ini terkait dengan lingkungan. Bu Mega sangat menaruh perhatian," tutur Hasto. (*)