TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membalas sindiran sejumlah pihak yang kerap mengkritik proyek jalan tol di era pemerintahannya.

Satire itu diucapkan Jokowi saat memberikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2023 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (16/8/2023).

Dalam pidatonya, Jokowi membahas soal kepercayaan internasional (international trust) yang didapat Indonesia seusai berhasil memimpin Presidensi G20.

Menurut Jokowi, kepercayaan internasional bisa memberikan banyak manfaat untuk Indonesia.

Baca juga: Perkiraan Gaji PNS Terbaru usai Jokowi Umumkan Kenaikan 8 Persen

Keberhasilan Indonesia dalam menghadapai krisis pandemi Covid-19, kata Jokowi, turut mendongkrak kepercayaan internasional.

Namun dengan pencapaian tersebut, masih ada sejumlah pihak yang mengkritik pemerintahan Jokowi.

Dalam pidato tersebut, Jokowi pun 'menyentil' pihak-pihak tersebut.

"Ada yang bilang memang 'Kenapa dengan international trust yang tinggi? Rakyat kan makannya nasi'," ucap Jokowi, dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Rabu (16/8/2023).

"'International trust enggak bisa dimakan', ya memang enggak bisa."

Jokowi lantas menyinggung sejumlah pihak yang gencar mengkritik proyek jalan tol di era pemerintahannya.

Meskipun begitu, Jokowi mengaku senang hingga kini masih ada pihak-pihak yang melontarkan kritik untuknya.

"Sama dengan jalan tol, enggak bisa dimakan, ya memang," ujar Jokowi.

"Ini contoh menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak produktif, tapi enggak apa-apa."

"Saya malah senang, memang harus ada yang begini-begini supaya lebih berwarna, supaya tidak monoton dunia ini," tukas Jokowi.

Baca juga: PDIP Kritik Program Food Estate Jokowi, Pengamat: Jangan Cuma Kecam, Gunakan Hak Interpelasi di DPR

Saat Jokowi Tanggapi Sebutan 'Pak Lurah'

Dalam kesempatan itu, Jokowi menegaskan berdasarkan ketentuan Undang-Undang, penentu calon presiden dan calon wakil presiden bukan dirinya selaku presiden, bukan juga wewenang 'Pak Lurah'.

Hal ini disampaikan Jokowi usai mengetahui adanya tren di kalangan elite politik menjadikan 'Pak Lurah' sebagai tameng perihal pertanyaan capres-cawapres Pemilu 2024.

Mulanya Jokowi tidak tahu siapa yang dimaksud Pak Lurah tersebut.

Tapi belakangan dia sadar bahwa sosok itu merujuk ke dirinya selaku presiden.

"Ternyata pak Lurah itu kode, tapi perlu saya tegaskan saya ini bukan ketum parpol bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan UU yang menentukan capres dan cawapres adalah parpol dan koalisi parpol, jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah," kata Jokowi.

Baca juga: PDIP Kritik Program Food Estate Jokowi, Pengamat: Jangan Cuma Kecam, Gunakan Hak Interpelasi di DPR

Jokowi pun menyadari hal tersebut merupakan bagian dari nasib seorang presiden yang dijadikan tameng atau alibi dari para elite politik dalam menentukan langkah politiknya.

"Walaupun saya paham ini sudah menjadi nasib dari seorang presiden, dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng," katanya.

(Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Danang Triatmojo)