Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia merespons mengenai Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku dijuluki sebagai 'Pak Lurah'.

Doli mengatakan istilah 'Pak Lurah' tersebut merupakan homor yang biasa di kalangan masyarakat.

"Saya kira itu kan humor saja, istilah-istilah yang mengemuka di masyarakat. Istilah-istilah ya, senda guraunya masyarakat, itu ya biasa terjadi di masyarakat," kata Doli di sela-sela sidang Tahunan MPR RI 2023 di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Namun, dia menegaskan Presiden Jokowi sudah mengklarifikasi bahwa tidak terlibat dalam urusan koalisi partai politik (parpol).

"Tetapi tadi Pak Presiden sudah menegaskan, diluruskan lah bahwa makna yang tadi kita dapat itu adalah Pak Jokowi menegaskan untuk urusan Pilpres itu lebih kepada kewenangan partai politik dan koalisi partai politik," ujar Doli.

Doli menjelaskan Jokowi tidak bisa mengintervensi kewenangan parpol dalam membentuk koalisi.

"Sekalipun dia presiden bukan lurah, itu tidak bisa mengintervensi atau mempengaruhi keputusan. Semua otoritas kedaulatan ada di pimpinan parpol dan koalisi parpol," ucapnya.

Adapun Jokowi sempat menyinggung soal Pilpres yang akan berlangsung tidak akan lama lagi. Saat ini, kata Jokowi, sudah memasuki tahun politik dan suasana sudah mulai menghangat.

"Kita saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasana sudah hangat hangat kuku," kata Jokowi di sidang Tahunan MPR 2023.

Jokowi mengatakan sedang trend sekarang para elit politik menjadikannya bantalan atau tameng saat ditanya oleh pihak lain, mengenai capres atau cawapres yang akan diusung. Mereka menyebut dirinya sebagai 'Pak Lurah'.

"Sedang trend ini dijalankan politisi dan Parpol setiap ditanya Capres dan Cawapresnya jawabannya belum ada arahan pak Lurah," kata Jokowi.

Awalnya, Jokowi mengaku tidak tahu siapa yang dimaksud pak Lurah tersebut. Belakangan ia baru menyadari bahwa yang dimaksud 'Pak Lurah' adalah dirinya.

"Saya sempat mikir siapa ini Pak Lurah sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud pak Lurah ternyata saya," katanya.

Jokowi menegaskan bahwa dirinya bukan 'Pak Lurah'. Ia adalah Presiden Republik Indonesia. Sebagai seorang Presiden ia tidak memiliki wewenang untuk menentukan capres dan cawapres.

"Ternyata pak Lurah itu kode, tapi perlu saya tegaskan saya ini bukan Ketum Parpol bukan juga Ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan UU yang menentukan Capres dan Cawapres adalah parpol dan koalisi parpol, jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya bukan wewenang pak Lurah," pungkasnya.