TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyadari dirinya dijadikan tameng oleh elite Partai Politik saat ditanya pihak lain mengenai calon presiden (Capres) atau calon wakil presiden (Cawapres) yang akan diusung di Pilpres 2024.

"Walaupun saya paham sudah nasib seorang Presiden untuk dijadikan “paten-patenan”, dijadikan alibi, dijadikan tameng," kata Jokowi saat Pidato Kenegaraan dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2023 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Mereka kata Presiden, menggunakan kode atau kata sandi "Pak Lurah" yang merujuk pada dirinya saat ditanya soal Capres yang akan diusung.

Untuk menghindari pertanyaan Capres yang akan diusung mereka beralasan belum ada arahan dari "pak Lurah".

"Sedang trend ini dijalankan politisi dan Parpol setiap ditanya Capres dan Cawapresnya, jawabannya belum ada arahan pak Lurah," kata Jokowi.

Awalnya Jokowi mengaku tidak tahu siapa yang dimaksud "pak Lurah" tersebut.

Belakangan ia baru menyadari bahwa yang dimaksud "Pak Lurah" adalah dirinya.

"Saya sempat mikir siapa ini pak Lurah, sedikit-sesikit kok pak Lurah."

"Belakangan saya tahu yang dimaksud pak Lurah ternyata saya," katanya.

Presiden menegaskan dirinya bukan "pak Lurah".

Ia adalah Presiden Republik Indonesia.

Sebagai seorang Presiden ia tidak memiliki wewenang untuk menentukan Capres dan Cawapres.

"Ternyata pak Lurah itu kode."

"Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan Ketum Parpol."

"Bukan juga Ketua koalisi partai."

"Dan sesuai ketentuan Undang-Undang (UU) yang menentukan Capres dan Cawapres adalah parpol dan koalisi parpol, jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang pak Lurah," ujarnya.(*)