TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait kritik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap program food estate atau lumbung pangan yang digagasnya.

Ia mengatakan bahwa pemerintah menggagas program food estate untuk mengantisipasi krisis pangan.

"Jadi kita itu membangun food estate lumbung pangan itu untuk dalam rangka mengantisipasi krisis pangan," kata Jokowi usai menghadiri acara peringatan Hari Konstitusi dan Hari ulang Tahun MPR Ke-78 di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (18/8/2023).

Pasalnya kata Presiden, hampir semua negara sekarang ini menghadapi ancaman krisis pangan, misalnya komoditas gandum. Akibat kelangkaan pasokan, harga gandum melonjak tajam.

"Wheat gandum, problem di semua negara yang makan gandum sekarang ini, masalah sekarang ini, problem. Harga juga naik drastis," kata Jokowi.

Selain gandum juga ada komoditas beras yang juga mengalami krisis. Sama seperti gandum, Harga beras juga naik akibat kurangnya ketersediaan setelah  India menghentikan ekspor.

"Setelah India, stop gak ekspor lagi, semua yang makan beras semuanya ini masalah. Harga naik," katanya.

Oleh karena itu kata Presiden yang namanya Lumbung pangan sekarang ini menjadi sebuah keharusan. Lumbung pangan dapat menyimkan cadangan pangan untuk menghadapi krisis.

"Sehingga yang namanya lumbung pangan, food estate itu harus. Itu cadangan, baik cadangan strategis maupun nanti kalau melimpah betul, gapapa untuk ekspor karena negara lain membutuhkan," katanya.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan proyek food estate atau lumbung pangan merupakan bagian dari kejahatan lingkungan hidup.

Hal itu terkait temuan soal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang adanya dugaan uang hasil kejahatan lingkungan sebesar Rp 1 triliun mengalir ke partai politik (parpol).

"Kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," kata Hasto seusai menghadiri acara pemberian rekor MURI kepada PDIP terkait pengobatan gratis di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8/2023).

Hasto menuturkan dalam praktiknya disalahgunakan lantaran banyak hutan-hutan ditebang habis.

Baca juga: Hasto PDIP: Ada Campur Tangan Parpol di Program Food Estate

"Tetapi dalam praktik pada kebijakan itu (food estate) ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estatenya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujarnya.

Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini mengajak semua pihak pentingnya merawat bumi Pertiwi Indonesia. Karenanya, Hasto mengingatkan masyarakat untuk mencari calon pemimpin yang memiliki rekam jejak merawat bumi Pertiwi Indonesia.

"Mari kita cari pemimpin yang betul-betul punya track record dalam merawat Pertiwi, merawat kehidupan dalam merawat kehidupan, di dalam membangun masa depan yang berkemajuan bagi seluruh komponen bangsa," ungkapnya.

Lebih lanjut, dia meminta PPATK agar mengungkapkan temuan tersebut. Terlebih, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memilki perhatian terhadap lingkungan.

"Jadi kami dorong PPATK untuk sampaikan, apalagi ini terkait dengan lingkungan. Bu Mega sangat menaruh perhatian," tutur Hasto.