Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Sjamsurijal mempertanyakan hasil program perlindungan lingkungan termasuk penanggulangan dampak perubahan iklim (climate change) oleh pemerintah.

Hal itu terkait polusi udara yang kian memburuk di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

Cucun mengatakan polusi yang terjadi saat ini merupakan dampak nyata dari perubahan iklim.

"Sementara program perlindungan lingkungan termasuk penanggulangan iklim ini telah gencar dilakukan lebih dari 10 tahun lalu. Jadi bagaimana pertanggungjawaban kementerian/lembaga yang mengurusi persoalan ini," kata Cucun kepada wartawan, Selasa (29/8/2023).

Berdasarkan data IQAir pada Senin (28/8/2023) pukul 11:.00 WIB, kualitas udara Jakarta berada di level tidak sehat dengan indeks kualitas udara AQI US 167 dan polutan utamanya masih berkutat pada PM2.5 yang konsentrasinya mencapai 71.8µg/m³.

Konsentrasi PM2.5 ini 14.4 kali nilai panduan kualitas udara tahunan WHO.

Udara panas, kebakaran, dan polusi lingkungan diduga kuat menjadi pemicu buruknya kualitas udara di Jakarta sekitarnya.

Cucun menyebut buruknya kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya mempunyai dampak serius bagi kesehatan masyarakat.

Berdasarkan data WHO, material dalam polutan PM 2,5 bisa memicu berbagai gangguan infeksi saluran pernapasan, kanker paru, kardiovaskular hingga kematian dini.

"Situasi yang saat ini terjadi di Jakarta dan sekitarnya tidak bisa disepelekan begitu saja dampaknya. Kondisi ini jika tidak ditangani serius akan juga terjadi di kota-kota besar lain di Indonesia," ujarnya.

Cucun meminta BPK melakukan audit khusus terhadap anggaran penanggulangan dampak perubahan iklim yang ada di berbagai kementerian/lembaga.

Dia menyebut anggaran dari APBN untuk perlindungan lingkungan hidup dari tahun ke tahun relatif besar.

Menurut Cucun, pada tahun 2019 misalnya dialokasikan Rp16,1 triliun, 2020 Rp13,0 triliun, 2021 Rp 14,0 triliun, 2022 Rp 12,8 triliun, dan 2023 sebesar Rp 13,9 triliun.

"Upaya penanggulangan iklim ini menjadi concern Presiden Jokowi. Artinya hampir tiap tahun ada anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program tersebut di kementerian/lembaga. Tapi faktanya kita masih mengalami polusi udara dengan derajat keparahan luar biasa, maka perlu ada audit khusus dari BPK," ucapnya.

Dia mendesak pemerintah merealisasikan komitmen dari negara-negara G-20 terkait program Just Energi Transisition Partnership (JETP) yang akan mengubah pembangkit listrik berbahan fosil ke energy terbarukan.

Cucun menegaskan negara G-20 berkomitmen mengalokasikan USD 20 juta melalui berbagai skema.

"Salah satu pemicu polusi di Jakarta adalah adanya pembangkit listrik berbahan fosil, jika JETP bisa direalisasikan maka akan sangat mengurangi polusi dan dampak perubahan iklim di tanah air," imbuhnya.