Mulyanto juga mengetahui kabar kelangkaan BBM Pertalite di sejumlah daerah imbas volume pembeliannya yang dibatasi.

Dia menjelaskan bahwa DPR akan meminta Pertamina dan BPH Migas membuat prognosis sehingga kebutuhannya bisa dipenuhi.

"Kita akan mintakan prognosis terkait kebutuhan Pertalite dan kita carikan jalan keluarnya kalau memang kurang," pungkasnya.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmi Radhi menyebut rencana subsidi Pertamax tidak tepat.

Pasalnya Pertamax bukan termasuk jenis BBM yang ramah lingkungan.

"Kalau agar konsumen pindah ke bensin ramah lingkungan, menurut saya kurang tepat. Karena Pertamax itu RON 92, itu belum termasuk yang ramah lingkungan, sesuai standar EURO 4 (RON 95-98). Kalau yang ramah lingkungan itu Pertamax Turbo. Sehingga tujuan ramah lingkungan tidak tercapai," katanya.

Menurut dia, subsidi yang diberikan untuk Pertamax lebih pada mengurangi disparitas harga dengan Pertalite.

Apalagi memang subsidi untuk Pertalite terbilang tinggi, namun subsidi itu harus dibarengi dengan ketegasan kebijakan pembatasan Pertalite.

Fahmi menilai penyaluran Pertalite saat ini masih belum tidak tepat sasaran.

"Saya kira pemerintah ini mencla-mencle. Pembatasan Pertalite ini kan berbasis aplikasi. Tidak semua orang bisa menggunakan aplikasi. Pertalite ini bisa tepat sasaran, kalau pemerintah menetapkan dengan tegas, melalui peraturan menteri atau peraturan presiden, yang boleh beli Pertalite itu motor dan angkutan orang atau barang," tandasnya.

"Sehingga nanti selain motor dan angkutan orang atau barang harus beli Pertamax. Selama ini kan subsidi ini tidak tepat sasaran juga. Mobil pribadi, bahkan mobil mewah juga beli Pertalite," kata dia.

Fahmi menambahkan masyarakat akan secara sukarela beralih ke Pertamax, apabila disparitas harga dengan Pertalite tidak terlalu tinggi.

"Kalau disparitas harga tidak terlalu tinggi, konsumen akan sukarela beralih ke Pertamax. Terutama yang mobil-mobil pribadi ini. Karena kan dengan harga yang tidak terpaut jauh, tetapi dapat kualitas BBM lebih baik. Tetapi sekali lagi, pemerintah lebih tegas," imbuhnya.

Dibantah Pemerintah