Guru Besar UIN: Santri yang Belajar di Luar Negeri Harus Kuat Mempertahankan Ideologi Pancasila
Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Prof. Tajul Arifin, mengatakan para kiai dan kaum santri memainkan peran penting
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Wahyu Aji
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Prof. Tajul Arifin, mengatakan para kiai dan kaum santri memainkan peran penting sebagai garda terdepan dalam membela dan mempertahankan negara dan ideologi Pancasila.
Dirinya mengatakan para santri yang menimba ilmu di luar negeri harus memiliki ideologi yang kuat.
"Sebaiknya santri yang dikirim menimba ilmu minimal untuk studi lanjut pada level S2, sehingga secara ideologi sudah kuat. Kalau santri yang berangkat ke negara lain tamatan SMA, bisa dipengaruhi mereka," kata Tajul.
Hal tersebut diungkapkan oleh Tajul saat menjadi pembicara pada seminar bertajuk “Santri, Elit Bisnis, dan Strategi Kuasa Lunak Tiongkok,” yang diselenggarakan Forum Sinologi Indonesia.
Dia berharap agar santri atau siswa Indonesia yang dikirim pendidikan ke negeri barat, Tiongkok, dan negara lainnya untuk tetap bisa mempertahankan ideologi Pancasila.
“Berbeda dengan pengalaman para santri studi ke Barat, di mana kebanyakan minimal untuk studi lanjut pada level S2, sehingga secara ideologi mereka sudah kuat, saat ini, para santri yang berangkat ke Tiongkok kebanyakan mulai dari tamatan SMA, sehingga masih berpengetahuan dangkal dan mudah dipengaruhi” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Forum Sinologi Indonesia (FSI) yang juga pemerhati Tiongkok dan Tionghoa dari Universitas Pelita Harapan, Johanes Herlijanto, mengatakan bahwa Tiongkok bukan hanya merangkul para santri dan komunitas muslim, tetapi juga elit bisnis, termasuk komunitas Tionghoa.
Johanes menjelaskan peran penting yang dimainkan oleh UFWD, United Front Work Department, sebuah lembaga di bawah partai berkuasa di Tiongkok.
“Melalui UFWD, Tiongkok memberi gambaran soal sistem politik yang sedang berjalan, sekaligus memberi pengaruh pada partai politik negara lain, komunitas diaspora, dan perusahaan-perusahaan multi nasional,” tuturnya.
Johanes menjelaskan bahwa peran UFWD menjadi semakin penting seiring dengan keyakinan Xi Jinping bahwa orang-orang Tionghoa perantauan memiliki peran penting dalam proyek peremajaan bangsa Tionghoa yang ia canangkan.
“Kini UFWD diberi tugas untuk merangkul Tionghoa perantauan dan mendorong mereka untuk menyampaikan cerita tentang Tiongkok, menjalin hubungan dengan para politisi setempat, serta mempengaruhi kebijakan,” katanya.
Dirinya mengatakan bahwa sepak terjang UFWD di berbagai negara, seperti Kanada, Selandia Baru, dan Australia, telah menjadi topik yang dipelajari dan didiskusikan oleh para pemerhati Tiongkok.
Namun, UFWD telah hadir di Indonesia, dan pernah melakukan kunjungan pada sebuah komunitas bisnis di Indonesia.
Dirinya menyontohkan kunjungan sebuah organisasi bernama Asosiasi Persahabatan Tionghoa Perantauan (Chinese Overseas Friendship Association) yang dipimpin oleh wakil ketuanya langsung kepada sebuah organisasi bisnis di Indonesia.
Bukan hanya berkunjung, Johanes menuturkan bahwa mereka menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang memperlihatkan kharakteristik UFWD.
Pertama, terdapat pernyataan yang menekankan hubungan emosi antara Tionghoa Indonesia, yang sebenarnya sudah sepenuhnya Indonesia, dengan RRT.
Baca juga: Koordinator Santri Nusantara Bersatu Pemalang Ajak Santri dan Kiai Kampung Tak Takut Berpolitik
Kedua, terdapat apresiasi dan dorongan kepada komunitas Tionghoa, khususnya komunitas bisnis, untuk menjadi jembatan bagi hubungan antara RRT dan Indonesia.
Lalu ketiga, terdapat dorongan agar Tionghoa di Indonesia membangun rasa percaya pada perkembangan ekonomi Tiongkok dan dunia di masa mendatang.
Menurut Johanes, pernyataan-pernyataan itu merupakan upaya untuk menarik sebuah kelompok di Indonesia untuk mengedepankan kepentingan Tiongkok. UFWD, kata Johanes, juga harus dikritisi oleh masyarakat Indonesia.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.