TRIBUNNEWS.COM – BPJS Kesehatan terus berupaya memastikan kemudahan aksesibilitas bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam mengakses pelayanan kesehatan, khususnya bagi peserta yang berada di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan (DBTFMS).

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Klinik Siloam Tumdungbon dan Klinik Siloam Daboto pada Senin (4/9/2023).

Deputi Direksi Wilayah XII BPJS Kesehatan, Mangisi Raja Simarmata menyampaikan bahwa kerja sama yang dilakukan merupakan awal implementasi perluasan akses layanan kesehatan di wilayah DBTFMS yang dilakukan di dua desa dengan kriteria desa sulit akses.

Adapun kedua desa tersebut yaitu Desa Ater Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan sesuai SK Bupati Pegunungan Bintang yang bekerja sama dengan Klinik Siloam Tumdungbon.

Selain itu, juga terdapat Desa Maniuwo, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah yang telah di SK kan oleh Bupati Intan Jaya bekerja sama dengan Klinik Siloam Daboto dengan masing-masing jangka waktu kerja sama mulai 1 September 2023 sampai dengan 31 Desember 2024.

"Kami juga akan menginventarisir fasilitas kesehatan di daerah terpencil yang belum memenuhi syarat dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat sehingga harapannya peserta JKN tersentuh dengan jaminan kesehatan secara langsung," tutur Mangisi.

Baca juga: BPJS Kesehatan Berkolaborasi dengan Pemkot Balikpapan, Tingkatkan Pelayanan Program JKN

Saat ini, jumlah cakupan kepesertaan Program JKN di Kabupaten Intan Jaya sebanyak 116.719 jiwa dengan status predikat Non UHC, sedangkan jumlah kepesertaan JKN di Kabupaten Pegunungan Bintang sebanyak 103.468 jiwa dengan status predikat Non UHC.

Untuk itu, diharapkan dengan adanya kerja sama ini diharapkan akses peserta yang berada di wilayah DBTFMS semakin mudah dalam mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Silwanus A. Sumule mengatakan Provinsi Papua Tengah merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang saat ini Tengah mengejar ketertinggalan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Di dalam induk percepatan pembangunan Papua, salah satu misi yang ada didalamnya adalah bagaimana seluruh masyarakat Papua Tengah Sehat.

Untuk melakukan percepatan tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah membuat prioritas utama salah satunya dengan memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh warga yang berdomisili Papua dan Provinsi Papua Tengah sesuai yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC).

Silwanus menambahkan, salah satu bentuk dukungan yang diberikan oleh Klinik Siloam Tumdungbon dan Klinik Siloam Daboto agar pelayanan kepada peserta diterima dengan baik melalui persiapan rujukan pasien dengan menggunakan pesawat milik maskapai keagamaan.

Baca juga: Demi Percepat Capaian UHC, BPJS Kesehatan Luncurkan Program Pesiar

"Ini adalah bentuk komitmen Provinsi Papua Tengah dalam memperluas jangkauan pelayanan kesehatan antar kabupaten. Selain itu juga, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah terus mendorong Klinik yang ada di Kabupaten Nabire ini agar dapat melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan, jika ingin mendapatkan biaya tambahan," tambah Silwanus.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan, Ronny Jhon Alfred Situmorang sangat mendukung penyediaan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Menurutnya, salah satu bentuk tanggung jawab yang bisa dilakukan yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, perlu pemenuhan sumber daya manusia yang optimal dalam melayani peserta JKN.

"Dari sisi fasilitas kesehatan, saat ini Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, tengah memberikan bantuan kepada RSUD Wamena berupa satu gedung farmasi, RSUD Yalimo dan RSUD Lanny Jaya dalam hal bantuan alat kesehatan. Terkait dengan DBTFMS, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sangat memberikan apresiasi, karena ini sangat membantu dalam sisi pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah yang tidak ada fasilitas kesehatan dan dapat dipertahankan," ujar Ronny.

Sementara itu, Penanggung Jawab Klinik Siloam, Sri Haryati mengapresiasi atas dilaksanakannya penandatanganan kerja sama. Menurutnya, ini merupakan suatu upaya dimana sejak tahun 2013 pihaknya telah memberikan pelayanan kesehatan di daerah pedalaman.

"Kami bersyukur pada akhirnya, bisa merasakan bahwa kami tidak bekerja dengan sendiri, karena selain dari pemerintah daerah, ada juga dari BPJS Kesehatan secara nyata bersama-sama dalam memberikan pelayanan kesehatan. Kami semakin optimis bisa bertransformasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan buat masyarakat terutama di daerah pedalaman," kata Sri.

Baca juga: Dirut BPJS Kesehatan Tinjau Langsung Pelayanan JKN di RSUD Dr Kanujoso Balikpapan

Untuk itu, dirinya juga berharap dengan adanya kerja sama DBTFMS ini, bisa diduplikasikan tidak hanya di BPJS Kesehatan melainkan mitra kerja yang lain sehingga benar-benar adanya integrasi, kolaborasi dalam tatanan layanan kesehatan di Tanah Papua.

Kegiatan penandatanganan tersebut juga dihadiri oleh Deputi Direksi Bidang Kebijakan Penjaminan Manfaat BPJS Kesehatan, Ari Dwi Aryani serta Kepala BPJS Kesehatan Cabang Wamena, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Biak, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Intan Jaya.