TRIBUNNEWS.COM - Kabar pemanggilan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditanggapi Partai NasDem.

Sebagaimana diketahui, Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) baru saja menjadi koalisi setelah sebelumnya mendeklarasikan Cak Imin menjadi Cawapres mendampingi Anies Baswedan.

Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi menyebut elite Partai NasDem mencurigai langkah KPK dalam memanggil Cak Imin ini, tidak murni soal hukum.

Pasalnya, pemanggilan itu dilakukan sehari setelah momentum Cak Imin diusung sebagai Cawapres di Pilpres 2024.

"Kami punya persepsi bahwa kita curiga ini langkah KPK ini tidak murni hukum dan kita punya persepsi seperti itu karena (KPK) mengumumkan memeriksa Cak Imin itu persis setelah deklarasi," ungkap Gus Choi dikutip dari Kompas TV.

Baca juga: Alasan Cak Imin Tak Hadiri Panggilan KPK soal Dugaan Korupsi di Kemnaker, Pekan Depan Dipanggil Lagi

Kendati demikian, pihaknya menegaskan akan terus membela pasangan Anies-Cak Imin.

"Tapi kami bertekad bulat, pasangan Anies-Cak Imin, kami semua pendukungnya akan membela sampai kapanpun," lanjut Gus Choi.

Lebih lanjut, pihaknya tetap menyarankan agar Cak Imin sebagai salah satu warga negara Indonesia dapat proaktif memenuhi panggilan tersebut.

Sebelumnya, Gus Choi juga melontarkan sindiran kepada KPK disebut tidak bermutu.

Ia menyayangkan langkah KPK lantaran kasus dugaan korupsi tersebut terjadi pada tahun 2012 saat Cak Imin menjadi Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).

"Kenapa baru sekarang? KPK penegak hukum atau alat politik? Pimpinan KPK periode sekarang betul-betul tidak bermutu," kata Gus Choi, Selasa (5/9/2023).

Bahkan, kata Gus Choi, hal itu juga pernah terjadi pada Anies Baswedan setelah dideklarasi menjadi calon presiden.

"KPK ini aneh dan ajaib. Setiap ada calon pemimpin yang muncul yang berbeda, ingin selalu dipenggal. Sebelumnya Anies yang ingin dipenggal, sekarang giliran Cak Imin," ujar Gus Choi.

Sebagai lembaga pemberantas korupsi, Gus Choi berharap agar pimpinan KPK ke depannya profesional.

"Bukan pimpinan KPK yang jadi alat politik kelompok tertentu yang selalu memberantas calon-calon pemimpin bangsa," imbuh Gus Choi.

Baca juga: Fakta Cak Imin Batal Diperiksa KPK Hari Ini soal Korupsi di Kemnaker: Ada Agenda di Tempat Lain

Pemanggilan KPK Tak Pengaruhi Pilpres

Pemanggilan KPK terhadap Cak Imin disebut tidak akan mempengaruhi pencalonannya di Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (5/9/2023).

"Ya kalau menurut saya sih enggak (berpengaruh terhadap pencalonan Cak Imin) ya," kata Luluk pada Selasa ini.

Dijelaskan Luluk, masyarakat justru akan semakin cerdas menilai kebenaran kasus tersebut.

"Karena masyarakat itu pasti akan bisa menilai, apakah itu murni sebagai sebuah peristiwa hukum, penegakan hukum, atau ini ya tidak lebih dari sekadar political weapon yang sangat jorok," ucap Luluk.

Kalaupun kasus di KPK tersebut merupakan serangan politik dari pihak lain kepada Cak Imin, kata Luluk, hal itu akan menjadi preseden buruk.

"Dan kalau menurut saya kalau ini terus dilakukan akan jadi preseden dan itu berbahaya untuk Indonesia," jelas Luluk.

Pihaknya justru mengapresiasi pernyataan dari Alissa Wahid, putri almarhum Abdurrahman Wahid alis Gus Dur.

Meskipun Alissa kerap berbeda pandangan dengan Cak Imin, namun perempuan itu mengingatkan ke KPK agar tak menggunakan kekuasaannya untuk menjegal siapapun yang akan berkontestasi di Pilpres 2024.

"Saya justru mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Mba Alissa Wahid, betapapun beliau berbeda posisi dan juga berbeda pandangan dalam banyak hal dengan Cak Imin, tetapi ketika terjadi upaya pemanggilan dari KPK, kan beliau juga mengingatkan 'Janganlah KPK itu kemudian dipakai sebagai alat untuk menjegal siapapun orang yang akan berkontestasi'," kata Luluk.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Fersianus Waku/Ibriza Fasti Ifhami)