Wapres Minta Media Beri Pendidikan Masyarakat Agar Pilih Pemimpin yang Jauh dari Politik Identitas
Maruf Amin menekankan pentingnya peran media dalam menjaga kesejukan dan integritas dalam Pemilu 2024.
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Adi Suhendi
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin menekankan pentingnya peran media dalam menjaga kesejukan dan integritas dalam Pemilu 2024.
Dalam konteks media, menurutnya kemudahan dan keterbukaan informasi merupakan unsur penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu yang jujur, damai, dan demokratis.
“Media penyiaran menduduki posisi strategis untuk meningkatkan literasi dan pendidikan politik warga negara secara sehat, dan memberikan pengetahuan agar memilih pemimpin yang berkualitas, menjauhi politik uang dan politik identitas, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan,” kata Maruf.
Hal tersebut diungkapkan Maruf saat memberikan sambutan pada acara Malam Puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-12 Kompas TV di Golden Ballroom, The Sultan Hotel, Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (11/09/2023).
Ia juga menyoroti peran media televisi dalam menyebarkan informasi terkait pemilu.
Baca juga: PAN-Golkar Dukung Prabowo, Maruf Amin Harap Tiga Poros Tak Timbulkan Polarisasi
Menurut Maruf, media meminta menghindari penyebaran berita bohong atau hoaks dan fitnah.
“Di sinilah televisi swasta nasional berperan signifikan untuk menyiarkan berbagai informasi terkait pemilu, sekaligus mengajak masyarakat berpartisipasi menyukseskan pemilu, menjaga iklim yang kondusif, menghormati perbedaan pilihan dan pandangan politik, serta tidak menyebarkan informasi yang bersifat hoaks, fitnah, kampanye hitam, dan adu domba, termasuk di media sosial,” kata Maruf.
Baca juga: Maruf Amin Sarankan Perusahaan yang Salurkan Program CSR Koordinasi dengan Kementerian Terkait
Lebih dari itu, sebagai lembaga yang memanfaatkan frekuensi publik, Maruf juga menekankan agar penyelenggara penyiaran nasional terus menjaga netralitas, khususnya dengan tidak mendukung salah satu partai atau paslon.
“Media agar berlaku secara seimbang. Liput kedua sisi, dan sesuai dengan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Bawaslu, dan perundangan lainnya,” kata Maruf.