TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu polusi dan lingkungan global, biaya kesehatan dan pendidikan gratis untuk rakyat diangkat dalam pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perhimpunan Rakyat Progresif (PRP) Provinsi NTB di Lombok, Rabu (13/9/2023).

Ketua DPW PRP Provinsi NTB, Ahwal Usri Yusro dalam deklarasi dan pelantikan tersebut mengatakan bahwa ide-ide membumikan pikiran progresif di semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara perlu digaungkan.

Baca juga: Pesan Mendagri Tito Karnavian ke 9 Pj Gubernur yang Dilantik: Bersikaplah Netral di Tahun Politik

"Di tengah keringnya ide dan gagasan, di tengah pragmatisnya kehidupan politik, upaya PRP, khususnya di NTB, bersama semua elemen lintas organisasi dan lintas tokoh akan mengawal isu-isu penting kerakyatan, terutama yang menjadi hak-hak dasar warga negara: pendidikan, kesehatan, dan udara kehidupan yang bersih dan anti polusi," jelas Ahwal.

Ahwal menambahkan, DPW PRP NTB juga akan ikut terlibat aktif untuk menciptakan dan mengajak semua pihak menciptakan kondisi yang damai dan kondusif di tengah tahun politik.

Selain itu, sekretaris DPW PRP Provinsi NTB, Muslihin mengatakan, suara kekuatan rakyat progresif adalah suara yang bergerak, bukan sekedar suara dan kata-kata saja.

"Gerakan suara soal biaya kesehatan gratis dan pendidikan gratis untuk rakyat Indonesia harus terus dikumandangkan. Biaya kesehatan gratis untuk rakyat dan pendidikan gratis adalah indikator dan motor utama kemajuan Indonesia," terang Muslihin.

Baca juga: Saat Pakar Mikro Ekspresi Baca Gestur Jokowi, Diduga Grogi Bahas Tahun Politik yang Kian Panas

Deklarasi dan pelantikan DPW PRP Propinsi NTB langsung dilantik oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PRP, David Krisna Alka.