TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikkan gaji Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebesar 8 persen.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakannya usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Jakarta, Rabu (13/9/2023).

"Karena sudah itu sudah tinggal penganggarannya saja. Diajukan. Enggak ada yang berubah, sama."

"Hanya ini diketok saja, bahwa Komisi I menyetujui dengan anggaran yang sudah disampaikan kemarin," kata Yudo di Kompleks Parlemen, Senayan.

Yudo menyebut kenaikan gaji itu sudah sesuai usulan Presiden Jokowi saat pidato Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2024 pada Sidang Tahunan 16 Agustus lalu.

"Sebetulnya sudah diputuskan presiden kan kenaikan gaji TNI dan polri, sudah dibahas juga," ucapnya.

Sebelumnya, Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja membahas penyesuaian anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tahun 2024, pada Rabu (13/9/2023).

Dalam rapat itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto absen dan diwakilkan oleh Wakil Menhan Herindra.

Selain dihadiri Herindra, rapat juga dihadiri Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, dan seluruh kepala staf TNI, yaknibKepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

"Berdasarkan surat dari Banggar maka pada hari ini kita melaksanakam rapat kerja dengan Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang kali ini diwakilkan oleh Wakil Menteri Pertahanan, ada surat dari Kemhan, jadi kehadiran pak Wamen sudah sah karena sudah ada surat penugasan darii menteri pertahanan," kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid selaku pimpinan rapat, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

"Kemudian juga dengan Panglima TNI beserta seluruh kepala staf dalam rangka pembahasan penyesuaian RKA/KL Kemhan TNI 2024," imbuhnya.

Meutya menambahkan pada rapat hari ini turut dibahas mengenai rencana kenaikan gaji TNI/Polri sebesar 8 persen.

Hal itu berdasarkan surat dari pimpinan Banggar menindakalnjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kenaikan gaji TNI/Polri.

Sebab itu, Meutya membuka rapat dan meminta persetujuan agar rapat digelar secara tertutup.

"Jadi alhamdulillah ini kita bahas minggu lalu belum ada dukungan, jadi sudah ada dan untuk kenaikan gaji berupa 1,671 Triliun, untuk tambahan belanja nanti dipaparkan lebih jelas oleh pak Wamenhan," ucapnya.

"Dan rapat dengan ini kita buka dan karena ini sifatnya anggaran Kementerian Pertahanan yang akan membahas juga dukungan termasuk alutsista. Jadi mohon maaf rapat harus kita buka dengan sifat tertutup," tandasnya.(Tribunnews.com/Chaerul Umam)