Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rektor Universitas YARSI, Fasli Jalal, meminta Pemerintah juga memberikan perhatian kepada Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Fasli memberikan perbandingan kondisi PTS saat ini dengan dulu, ketika angka partisipasi kasar (APK) di PTS masih cukup besar.

Saat itu, dengan APK yang cukup besar PTS masih bisa mengambil alih seluruh keperluan yang dimiliki, mulai dari membeli lahan dan gedung sendiri, merekrut pegawai sendiri sampai menyekolahkannya ke jenjang S2 dan S3 sendiri.

Seluruhnya dengan menggunakan biaya operasional yang dikeluarkan dari kocek sendiri.

“Tapi begitu terguncang dengan penerimaan mahasiswa baru, karena penerimaan mahasiswa baru itu sumber utama mereka, maka ini sama dengan kita membiarkan tergerusnya peluang mereka untuk survive dan pada akhirnya merugikan semua pihak nanti,” kata Fasli.

Hal tersebut diungkapkan oleh Fasli pada dalam diskusi “Sinergitas Tingkatkan APK Bermutu dan Berkeadilan” di Universitas Yarsi, Jakarta Pusat.

Menurut Fasli, negara akan dirugikan karena lembaga-lembaga yang sudah lama memberikan kontribusi dan cukup bermutu kala itu menjadi mengalami penurunan kualitas.

Di mana, penurunan itu terjadi akibat penderitaan dan penurunan kemampuan mereka untuk bertahan dari gempuran seleksi jalur mandiri.

“Misal di Yarsi menunggu berlama-lama dulu sampai pertengahan Agustus baru tahu kejelasan akan berapa dapat mahasiswa kita. Jaraknya hanya dari 15 Agustus ke mulai kelas awal di bulan September,” tutur Fasli.

Lalu, ketika kampusnya sudah menerima mahasiswa dengan segala seleksi yang telah dilalui, ternyata kemudian karena jalur mandiri masih berjalan di banyak PTN dan mereka diterima lewat jalur itu, mahasiswa tersebut mundur.

Kasus seperti itu terjadi bukan hanya pada satu atau dua mahasiswa saja.

“Jadi kita mengembalikan aja nih (SPP). Yang sudah membayar SPP bukan main banyaknya yang minta kembalikan. Dan kita tidak membuat sekali dia masuk, dia tak bisa diambil uangnya. Kita hanya mengambil biaya administrasi. Jadi itu merupakan bleeding,” tutur Fasli.

Ketika itu terjadi, jangka waktu bagi PTS untuk mencari mahasiswa baru sangat pendek karena sudah semakin mepet dengan pembelajaran tahun ajaran baru.

Menurut dia, aturan di Permendikbudristek yang mengatur SPMB memungkinkan PTN dimungkingkan untuk membuka seleksi jalur mandiri sepanjang kuota 50 persen di jalur tersebut belum tercapai.

Baca juga: Alumni UMN Tegaskan Pentingnya Pemanfaatan AI dengan Bijak kepada Mahasiswa Baru

“Tapi kembali mari kita lihat ini dengan jernih. Tujuan utama kita tentu semua anak bangsa yang potensial dari mana pun, kaya-miskin pun dia dapat pendidikan tinggi yang bermutu, merata, dan relevan. Dan untuk itu sinergitas antara negeri dan swasta perlu kita bangun,” pungkas Fasli.