Ia pun menunjukkan contoh saat Jokowi akan mengumumkan Cawapresnya di Pilpres 2019.

"Saat itu preferensi Presiden adalah Mahfud MD, tetapi partai politik punya kepentingan subjektif yang sekali lagi menunjukkan bahwa tidak seluruhnya partai politik itu mengikuti arahan presiden, karena mereka punya kepentingan elektoral yang berbeda, yang bisa jadi tidak sejalan dengan kepentingan presiden," jelas Burhanuddin.

Ini yang menegaskan bahwa juga ada peran partai yang mungkin tidak sejalan dengan data yang dimiliki presiden.

"Apalagi partai politik pergerakannya sangat dinamis, ini pergerakannya bukan hari per hari, tapi detik per detik, jadi apa yang didengar oleh Presiden beberapa detik yang lalu mungkin sudah tidak lagi akurat didengar detik ini," lanjut Burhanuddin.

Baca juga: Golkar Nilai Wajar Jokowi Kantongi Data Intelijen Soal Arah Partai Politik Jelang Pilpres 2024

Adapun sasarannya tidak hanya ditujukan kepada ketua parpol, melainkan capres dan cawapres yang maju di Pilpres 2024.

Sebagaimana diketahui, Jokowi menginginkan adanya keberlanjutan kepemimpinan nasional terutama dalam menghadapi bonus demografi yang tinggal 13 tahun lagi.

Selain itu, hal lain yang ingin disampaikan Jokowi dengan pernyataan itu adalah bahwa Jokowi mengingatkan kepada pihak yang bermanuver.

"Saya kira ini bagian dari sinyal yang dikirimkan oleh Presiden bahwa beliau punya mata dan telinga yang tajam untuk mengetahui pergerakan partai-partai terkait dengan peta koalisi 2024," ungkap Burhanuddin.

Bahwa apakah informasi itu akurat atau tidak akurat itu soal lain.

Baca juga: Jokowi: Jangan Takut AI, Teknologi Tak Bisa Kalahkan Manusia

Politikus Partai Nasdem

Bendahara Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Sahroni pun setuju bahwa presiden memiliki data akurat laporan tentang intelijen.

"Itu pasti, tapi apa yang dimiliki oleh Bapak Presiden adalah ruang lingkup atas keinginan yang mungkin data intelijen tidak sesuai,  dalam artian mungkin saja laporannya benar, tapi pelaku daripada partai politik kan beda di lapangan," ungkap Sahroni.

Namun, Sahroni menyebut pernyataan Jokowi ini pantas disampaikan karena ia adalah pimpinan negara.

Menurutnya, ini adalah wujud Jokowi netral terhadap kontestasi Pilpres 2024.