TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Gerindra membela Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pernyataannya memiliki data intelijen mengenai arah partai politik (parpol).

Hal ini justru berbanding terbalik dengan PDIP yang melontarkan kritikan yang keras.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad meminta semua pihak tidak meributkan mengenai pernyataan Presiden Jokowi mengenai data intelijen arah politik parpol tersebut. Baginya, kepemilikan data intelijen itu merupakan hal yang wajar.

"Saya pikir tidak perlu diributkan karena data intelijen yang diterima oleh Presiden sebagai user itu tentang misalnya parpol itu salah satu yang dia punya," kata Dasco di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (18/9/2023).

Dijelaskan Dasco, Presiden memang memiliki hak sebagai user dari intelijen. Di antaranya, Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis, Badan Intelijen Keamanan Polri hingga Pusat Intelijen Angkatan Darat.

"Pokoknya lembaga lembaga intelijen tentunya Pak Jokowi mendapatkan masukan sebagai user data data intelijen," jelasnya.

Ia menuturkan bahwa data intelijen itu bukan hanya tentang politik. Akan tetapi, berbagai hal yang dimulai dari ekonomi hinggq budaya yang diperlukan seorang Presiden dalam pertimbangan salah satunya mengambil keputusan.

"Beliau punya banyak data intelijen. Nah sehingga ya kalau beliau sampaikan bahwa dia punya data intelijen misalnya, tentang parpol, tentang tokoh politik, ya itu memang betul. Dan itu nggak ada salahnya menurut saya," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ia pun meyakini Presiden Jokowi tidak akan menyalahgunakan data intelijen tersebut untuk kepentingan tertentu.

"Saya pikir Presiden menempatkan diri sebagai negarawan sehingga saya yakin dan percaya bahwa data di intelijen yang dipunyai oleh Presiden sebagai kepala negara tentunya hanya dipakai dalam hal pengambilan keputusan-keputusan strategis dalam mengelola pemerintahan, tidak untuk yang lain," tandasnya.

Sebelumnya, PDI Perjuangan (PDIP) mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memiliki data intelijen soal arah partai politik (parpol). PDIP mempertanyakan maksud Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan hal itu di hadapan para relawannya.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan partai politik bukanlah musuh negara sehingga memiliki otonomi tersendiri dalam menentukan arah politik.

"Bagi saya, sesungguhnya sebagai parpol kami punya otonomi, punya kedaulatan, kami bukan musuh negara," kata Said di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (18/9/2023).

Said juga menambahkan bahwa partai politik juga bukanlah obyek dari intelijen. Dia menegaskan partai politik justru mwrupakan pilar dari demokrasi.