Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menggelar operasi pasar secara masif, dalam upaya menekan dan menstabilkan harga beras.

Pasalnya, saat ini kenaikan harga beras hampir terjadi di 38 provinsi di Indonesia.

Hal ini disampaikan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir dalam rapat koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (18/9/2023).

"Kepada rekan-rekan tim TPID beserta seluruh Forkopimda untuk bisa berupaya bersama-sama dengan Bulog melaksanakan operasi pasar yang berkaitan dengan beras ini secara masif," kata Tomsi.

Selain operasi pasar, Kemendagri juga meminta agar penyaluran bantuan beras Bulog tahap II dapat dipercepat.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas) pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan beras kepada 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masuk kategori Penerima Bantuan Pangan (PBP), yang berlangsung selama September hingga November.

Sementara realisasi penyaluran bantuan hingga 16 September baru mencapai 14.997 ton atau 7 persen.

"Khususnya teman-teman kepala daerah dan Bulog, ini baru disalurkan 7 persen yaitu 14.997 ton," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Tomsi juga meminta daerah mencermati arahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat penyaluran bantuan beras periode kedua sebanyak 10 kilogram kepada masing-masing keluarga PBP.

Dengan mempercepat bantuan beras, Kemendagri optimistis harga beras akan kembali stabil, terlepas dari efek El Nino yang menyebabkan terjadinya gagal panen dan kekeringan di beberapa kabupaten/kota di Indonesia.

"Kalau pasar dibanjiri dengan stok yang cukup, masa kita tidak yakin bisa menurunkan," jelas dia.

Selain itu, Tomsi meminta berbagai pihak untuk bekerja sama turun langsung dan mengecek ketersediaannya di gudang-gudang penyimpanan di seluruh Indonesia.

Sebab, dikhawatirkan terjadi penimbunan beras, yang akan semakin mempersulit upaya penurunan harganya.

Baca juga: Ombudsman Ungkap Biang Kerok Kenaikan Harga Beras, Apa Saja?

"Kami minta kerja kerasnya berkaitan dengan pengecekan ke gudang-gudang tidak hanya wilayah Jakarta, tapi bisa sampai ke seluruh Indonesia. Dengan situasi begini sangat rentan teman penjual itu menahan barangnya, sudah naik, dia tumpuk supaya lebih naik lagi," pungkasnya.