"Artinya kalau berpolitik kan ikut perahu besar kapal besar kan PDIP," terang Ujang Komarudin.

Baca juga: Warganet Usulkan Kaesang Gabung Partai Ummat daripada PSI, Begini Jawaban Gibran

Soal Keanggotaan Jokowi dan Gibran

Senada dengan Ujang, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Khoirul Umam, juga menyoroti status keanggotaan Jokowi dan Gibran sebagai kader PDIP.

Khoirul menyebut PDIP bisa mengoreksi total status keanggotaan Jokowi dan Gibran terkait Kaesang yang diisukan gabung ke PSI.

Adapun hal itu bisa dilakukan PDIP jika kabar Kaesang gabung dengan PSI itu benar adanya.

Sebab, menurut Khoirul, PDIP memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Nomor 25 a yang mengatur satu keluarga kader PDIP harus berada dalam satu partai yang sama.

"Jika PDIP tidak menegakkan aturan itu, PDIP bisa dituding 'tebang pilih' dan 'pilih kasih' dalam menjalankan aturan," ungkapnya kepada Tribunnews.com, Jumat.

Baca juga: Pengamat : Langkah Kaesang Bergabung ke PSI akan Menggerus Basis PDIP di Jawa Tengah

Penjelasan PDIP

Diberitakan Kompas.com, PDIP tak bisa melarang Kaesang Pangarep jika bergabung dengan PSI.

"Ini (Kaesang) sudah menikah, sudah punya preferensi sendiri."

"Beliau punya keluarga inti sendiri dong? Ingat enggak? Benar enggak?" ujar Ketua DPP PDIP bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat, di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/9/2023).

Djarot menekankan, PDIP baru bisa melarang dan mengingatkan aturan partai jika yang bersangkutan adalah keluarga inti.

Ia pun mencontohkan, misalnya seorang suami dan istri yang merupakan keluarga inti, memiliki preferensi partai atau menjadi anggota partai yang berbeda.

Apabila demikian, partai berhak mengingatkan aturan partai.

Namun, Djarot berpandangan bahwa Kaesang sudah tidak menjadi tanggungan Jokowi yang merupakan kader PDIP.

Sehingga, ia meyakini PDIP tidak akan memanggil Jokowi untuk melakukan klarifikasi terkait Kaesang.