BPP Hipmi Dukung Pemerintah Luncurkan Bursa Karbon
Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) mendukung pemerintah yang meluncurkan bursa karbon.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Wahyu Aji
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) mendukung pemerintah yang meluncurkan bursa karbon.
Demikian disampaikan Ketua Umum BPP Hipmi Akbar Himawan Buchari, dalam keterangan Selasa (26/9/2023).
"Dengan catatan, bursa karbon ini jangan hanya bermanfaat untuk perusahaan besar yang memang diwajibkan mempunyai program untuk menangani emisi karbon itu," kata Akbar.
Artinya, lanjut ia, harus punya manfaat bagi masyarakat luas.
"Untuk itu, UMKM harus segera diedukasi agar bisa memahami skema perdagangan karbon ini," ujarnya.
Sebagai informasi, bursa karbon adalah sistem perdagangan karbon (carbon trading). Di dalamnya, terjadi jual beli kredit karbon (carbon credit).
Bursa karbon dirancang untuk mengatur perdagangan izin emisi karbon. Pun mencatat kepemilikan unit karbon sesuai mekanisme pasar.
Jika disederhanakan, bursa karbon merupakan sistem perdagangan di mana izin emisi karbon diperjualbelikan dengan tujuan mengurangi emisi gas rumah kaca.
"Perdagangan karbon akan menjadi instrumen utama untuk menekan emisi, menuju Net Zero Emission 2060," ucap Akbar.
Hipmi, Akbar menyatakan, siap turut serta mendorong anggotanya untuk memperhatikan persoalan emisi ini.
"Tentunya, menekan emisi ini harus sejalan juga dengan program SDG, pembangunan berkelanjutan," ujarnya.
Satu kredit karbon yang diperdagangkan setara dengan penurunan emisi satu ton karbon dioksida. Ketika sebuah kredit karbon digunakan untuk mengurangi, menyimpan, atau menghindari emisi, itu menjadi pengganti dan tidak lagi dapat diperdagangkan.
Peluncuran bursa karbon, yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, ini menandai babak baru upaya besar Indonesia dalam pengurangan emisi gas rumah kaca.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.