TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Dirut BAKTI Kominfo, Anang Achmad Latif mengungkapkan adanya komunikasi antara dia dengan Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR), Said Abdullah.

Komunikasi itu berkaitan dengan ketersediaan anggaran untuk pembangunan ribuan tower BTS 4G yang merupakan proyek strategis nasional.

Tak hanya dengan Ketua Banggar, komunikasi juga diupayakan ke Komisi I DPR. Namun tak disebutkan siapa perwakilan Komisi I DPR yang ditemunya.

"Saat itu memang ketika presiden sudah menyetujui program percepatan pembangunan infrastruktur digital, persoalan selanjutnya adalah ketersediaan anggaran. Saya mencoba melakukan komunikasi, baik ke Komisi I, hingga datang ke Pak Said Abdullah," ujar Anang Achmad Latif dalam keterangannya sebagai saksi mahkota bagi terdakwa Irwan Hermawan, Galumbang Menak, dan Mukti Ali.

Namun saat menemui Said Abdullah, Anang Latif justru diusir.

Sebab, anggaran sudah disusun untuk tahun periode 2020, sehingga Anang Latif dianggap terlambat.

"Pada saat itu pertanyaannya Pak Said, 'Kenapa enggak pak menteri yang ada di sini? kamu pergi sana! Sudah terlambat semuanya,'" ujarnya.

Kemudian Anang Latif melaporkan kejadian tersebut kepada Menkominfo yang saat itu dijabat Johnny G Plate.

Setelah melapor, Johnny Plate melalui stafnya, Dedy Permadi berkomunikasi melalui pesan teks kepada Anang Latif.

Di antara isinya, terdapat kalimat yang menyatakan bahwa DPR menyetujui untuk menganggarkan proyek BTS ini pada tahun berikutnya, yakni 2021.

Namun BAKTI diminta untuk menjaga komitmen para anggota dewan.

"Prinsipnya DPR sudah menyetujui anggaran 2021. Jadi mohon dapat koordinasi dengan Banggar untuk 'menjaga' komitmen DPR ini," sebagaimana isi komunikasi staf Johnny G Plate dengan Anang Latif.

Menurut Anang, komitmen yang dimaksud berkaitan dengan daerah pemilihan (dapil) para anggota dewan.

"Karena pembangunan BTS ini menyangkut Dapil para anggota DPR, sehingga itu merupakan program yang mereka tunggu-tunggu untuk di Dapil mereka masing-masing," kata Anang.