TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Partai NasDem kembali dirundung kabar tak sedap.

Satu lagi kadernya tersangkut kasus korupsi.

Bukan kader biasa tapi petinggi NasDem yakni Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang kini menjabat menteri pertanian di pemerintahan Jokowi.

KPK mengusut dugaan kasus korupsi SYL terkait dugaan korupsi pemaksaan dalam jabatan.

Sebelum Syahrul, menteri dari NasDem lainnya yang tersangkut kasus korupsi adalah Johnny G Plate.

Dia adalah Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) sekaligus Sekjen Partai NasDem.

Selain  Syahrul dan Johnny G Plate, satu menteri asal NasDem lainnya adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.

Baca juga: KPK Beberkan Hasil Temuan Penggeledahan di Rumah Dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo

Seperti apa sepak terjang dan sosok tiga menteri asal NasDem ini di pemerintahan Jokowi selama ini?

Berikut dirangkum Tribunnews.com, Jumat (29/9/2023):

Syahrul Yasin Limpo

Syahrul Yasin Limpo lahir pada 16 Maret 1955 di Makassar, Sulawesi Selatan.

SYL, demikian dia disapa, mengawali karir politiknya dari bawah, sempat menjadi lurah dan camat di daerahnya.

Kemudian perjalanan kariernya di pemerintahan berlanjut sebagai Bupati Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, selama selama dua periode.

Setelah itu dia  menjabat Wakil Gubernur Sulawesi Selatan selama satu periode mendampingi Amin Syam.

Syahrul Yasin Limpo kemudian memenangkan pertarungan dengan Amin Syam dalam Pilkada Sulsel pada tahun 2007.

Keduanya sama-sama maju bertarung sebagai calon petahana pada kontestasi politik tersebut.

Syahrul Yasin Limpo menamatkan pendidikannya di SMA Katolik Cendrawasih Makassar (1973).

Ia sempat berkuliah di Universitas Hasanuddin dan lulus pada tahun 1983.

Dari universitas ini, ia memperoleh gelar sarjana hukum.

Syahrul Yasin Limpo lalu melanjutkan studi S-2 pada tahun 1999 di Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Dari universitas yang sama, ia juga memperoleh gelar doktor pada tahun 2008.

Berdasarkan LHKPN KPK 2022 melalui laman elhkpn.kpk.go.id, harta kekayaan Gubernur Sulsel periode 2008-2018 tersebut senilai Rp 20,058 miliar.

Syahrul Yasin Limpo melaporkan harta kekayaannya sebagai Menteri Pertanian di Kementerian Pertanian RI.

Syarul menjabat sebagai Mentan di Kabinet Indonesia Maju sejak tanggal 23 Oktober 2019 lalu.

Sebelum bergabung ke Nasdem, Syahrul juga pernah menjadi politikus Partai Golkar.

Namun nasibnya kini berubah, setelah beredar kabar telah ditetapkan tersangka oleh KPK  terkait dugaan korupsi pemaksaan dalam jabatan.

Johnny G. Plate

Johnny G Plate lahir pada 10 September 1956 di Ruteng, Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dia kini juga tersangkut kasus korupsi yang diusut KPK.

Kasusnya kini sedang berperkara di pengadilan.

Jaksa mendakwa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 8,032 triliun.

Kerugian keuangan negara itu terjadi dalam proyek penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tahun 2020-2022

Johnny G Plate dilantik menjadi Menkominfo pada 23 Oktober 2019 setelah sebelumnya terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai NasDem.

Posisi sebagai wakil rakyat sudah dijalani Johnny G. Plate sejak tahun 2014. Pada Pemilu 2014, ia duduk di Senayan mewakili dapil NTT 1.

Perjalanan sebagai anggota DPR berlanjut pada Pileg 2019 untuk dapil yang sama.

Selama berstatus sebagai wakil rakyat, Johnny G. Plate sempat menduduki posisi sebagai anggota Badan Anggaran, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) XI, termasuk anggota Badan Musyawarah DPR RI.

Sebelumnya jejak Johnny G. Plate di dunia politik diawali ketika bergabung dengan Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI).

Di partai tersebut, ia menduduki kursi sebagai Ketua Mahkamah PKDI hingga 2013.

NasDem kemudian menjadi pelabuhan Johnny G. Plate, bahkan dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal hingga hari ini.

Sebelum terjun ke dunia politik, Johnny G. Plate adalah seorang pengusaha yang merintis bisnisnya pada awla tahun 1980-an.

Ia berbisnis alat-alat perkebunan ketika pembukaan kebun di Papua dan Kalimantan sedang marak-maraknya.

Johnny G. Plate melanjutkan bisnisnya bersama koleganya ke dunia transportasi penerbangan.

Dia memiliki total harta Rp 191.236.409.092 berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2021 yang dilaporkan 16 Maret 2022.

Siti Nurbaya Bakar

Siti Nurbaya Bakar lahir 28 Agustus 1956 (usia 67 tahun) di  Jakarta.

Saat ini dia menjabat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di pemerintahan Jokowi.

Siti terbilang menteri sekaligus politikus NasDem yang setia dan dipercaya Jokowi.

Sebab ia dua kali dipercaya menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju.

Siti Nurbaya menamatkan pendidikannya di Institut Pertanian Bogor (IPB). Ia lulus pada tahun 1979.

Siti Nurbaya lantas melanjutkan studi S-2 ke International Institute for Aerospace Survey and Earth Science (ITC), Enschede, Belanda.

Setelah lulus dari universitas tersebut pada tahun 1988, ia memperoleh gelar doktor dari IPB dengan Siegen University, Jerman. Ia lulus pada tahun 1998.

Di Pemeritahan, Siti Nurbaya memulai kariernya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung pada tahun 1981.

Ia menjabat sebagai Kasubid Analisis Statistik, Kasi Penelitian Fisik, Kasi Pengairan, Kasi Tata Ruang, Kabid Penelitian, Kabid Prasarana Fisik dan Wakil Ketua Bappeda.

Posisi Kabiro Perencanaan di Departemen Dalam Negeri, Pelaksana Manajemen di STPDN, dan Sekretaris Jenderal Depdagri juga pernah diembannya.

Tak hanya itu, ia pernah menduduki jabat sebagai Sekretaris Jenderal DPD-RI sejak tahun 2006 hingga 2013.

Keputusannya terjun ke politik dimulai setelah pensiun dari PNS (Sekjen DPD RI) pada tahun 2013.

KPK PASTIKAN TAK TERKAIT POLITIK

Juru Bicara KPK Ali Fikri memahami tindakan yang dilakukan KPK pasti akan dikaitkan dengan urusan politis.

Mengingat kasus ini ditangani menjelang tahun politik 2024.

"Apakah ini ada kaitannya dengan unsur politis, kami juga berulang kali sampaikan kepada masyarakat bahwa kami sadar betul karena ini menjelang tahun politik 2024, semua yang dikerjakan KPK pasti akan selalu dikaitkan dengan proses politik yang sedang berjalan," kata Ali Fikri dalam konferensi pers, Jumat (29/9/2023).

Namun Ali menegaskan bahwa semua proses yang dilakukan KPK murni berhubungan dengan penegakan hukum, dan tak ada urusannya dengan tahun politik.

Terlebih, KPK juga menyatakan bahwa proses penegakan hukum ini sudah dimulai jauh hari berdasarkan laporan masyarakat yang masuk pada tahun lalu.

Sebagai tindak lanjutnya, dilakukan proses penyelidikan hingga penggeledahan yang dilakukan kemarin dan hari ini.

"Kami pastikan bahwa ini murni proses penegakan hukum, terlebih jauh hari kami sudah melakukan proses penyelidikan, bahkan menerima laporan masyarakat dari tahun lalu," ungkap Ali.

"Kami tegaskan tentu yang KPK lakukan adalah proses yang berhubungan dengan penegakan hukum," tuturnya.

Sumber: Tribunnews.com/Tribun Timur/Kompas.com