Respons Partai Golkar dan PKB soal Isu Reshuffle Kabinet: Hak Presiden Jokowi

TRIBUNNEWS.COM - Inilah respons Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) soal isu reshuffle di Kabinet Indonesia Maju.

Isu reshuffle kabinet kembali mencuat setelah sejumlah menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) terseret kasus hukum.

Di antaranya Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Sementara Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo disebut menerima aliran uang kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo.

Baca juga: Wacana Reshuffle Kabinet, PKB: Presiden Jokowi Paham yang Terbaik untuk Pemerintahan

Mengenai isu reshuffle tersebut, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan mengaku mendengar wacana tersebut dari awak media.

"Dengar (isu reshuffle) dari kawan-kawan media juga," kata Daniel saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (2/10/2023).

Daniel menegaskan, urusan perombakan kabinet ada di tangan Presiden Jokowi selaku kepala negara.

"Kita serahkan ke Pak Presiden karena paham yang terbaik untuk berjalannya pemerintahan," terangnya.

Berbeda dengan PKB, Partai Golkar justru belum mendengar wacana reshuffle dalam waktu dekat.

Hal itu disampaikan Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono, kepada Tribunnews.com, Senin (2/10/2023).

"Belum pernah," ungkap Dave.

Namun, ditekankan Dave, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif kepala negara.

"Kabinet itu hak prerogatif presiden sepenuhnya, hanya beliau yang berhak merombak atau menggantinya," jelas anggota Komisi I DPR RI itu.

Kata Jokowi

Sementara itu, Presiden Jokowi tidak membantah atau mengiyakan soal isu perombakan kabinet.

Ia hanya menanyakan sumber awal isu tersebut muncul.