TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden ke-6 RI yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),  bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (2/10/2023) kemarin. 

Pertemuan tertutup itu digelar di tengah wacana reshuffle atau perombakan kabinet pemerintahan Jokowi.

Pertemuan SBY dengan Jokowi sangat jarang terjadi dan diketahui publik.

Apalagi selama ini, Demokrat dikenal identik dengan oposisi yang kerap mengkritik kebijakan pemerintahan Jokowi.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Khoirul Umam mengatakan Partai Demokrat sepertinya mulai merapatkan barisan mendukung pemerintahan.

"Positioning Demokrat dalam sejumlah wacana perdebatan kebijakan publik, kini tampak bergeser ke tengah, meskipun tetap mencoba menjaga nalar kritis konstruktifnya," ujar Ahmad Khoirul Umam, Senin (3/10/9/2023) malam dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Pertemuan SBY dengan Jokowi dan Wacana Reshuffle Kabinet

Menurut Umam di sisi lalin  Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang kini berada di Koalisi Perubahan untuk Persatuan tampak semakin kencang dan berani menunjukkan garis perbedaan arah kebijakan dengan pemerintahan Jokowi.

Dia menilai  kondisi tersebut akan menjadi ujian bagi Jokowi.

Apakah ia benar-benar akan membuktikan bahwa dirinya betul-betul memegang kekuatan presidential dengan hak veto politik yang besar.

Atau sebaliknya, tetap akan tunduk di bawah bayang-bayang instruksi pimpinan partai asalnya yang konon pernah menyatakan keberatan atas masuknya Demokrat ke koalisi pemerintahan pada 2019.

"Jika Jokowi akhirnya memberikan jatah kursi menteri kepada Demokrat, maka hal ini akan menjadi momentum besar bagi terjadinya rekonsoliasi kekuatan politik Jokowi dan SBY, yang terbebas dari bayang-bayang tekanan Megawati," ungkap Umam.

Jika Demokrat dapat jatah menteri lalu siapa yang berpeluang jadi menteri Jokowi?

Menteri PKB dan Nasdem Terancam

PKB dan Nasdem saat ini masih memiliki jatah menteri di kabinet pemerintahan Jokowi.

Isu reshuffle kabinet berhembus setelah elite Partai Nasdem yang saat ini menjabat Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dikabarkan telah jadi tersangka dugaan kasus korupsi KPK.

Menteri yang terseret kasus hukum dikabarkan akan diganti oleh Presiden Jokowi.

KPK pun telah melakukan penggeledahan Kantor Kementerian Pertanian di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Tak hanya itu, KPK juga sudah menggeledah rumah dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo di Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Jakarta Selatan.

Kata Ketua DPP PDIP

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani bicara soal wacana perombakan kabinet atau reshuffle menteri kabinet pemerintahan Presiden Jokowi. 

Menurut Puan, hal itu merupakan hak prerogratif dari Presiden Jokowi.

Puan pun menyinggung soal kementerian yang sedang bermasalah terutama soal hukum. 

"Reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif dari presiden," kata Puan lewat video yang diterima, Senin (2/10/2023). 

Puan juga menyoroti soal perkembangan Kementerian yang sedang bermasalah terutama masalah hukum. 

Puan bicara kemungkinan reshuffle bakal terjadi di kementerian tersebut.

"Namun kalau melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini bahwa ada kementerian yang kemudian menjadi mempunyai masalah hukum, tentu saja cepat atau lambat akan terjadi reshuffle atau penggantian menteri dari kementerian tersebut," ucap Puan. 

Ketua DPR RI ini kembali menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan kewenangan dari Presiden Jokowi. 

Tanggapan Demokrat

Sementara itu, Partai Demokrat enggan berandai-andai mengenai peluang masuk kabinet pemerintah setelah pertemuan antara SBY dengan Jokowi.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menegaskan, keputusan mengenai perombakan kabinet merupakan kewenangan penuh Jokowi.

"Reshuffle itu ranahnya Bapak Jokowi," kata Herzaky Senin (2/10/2023) dikutip dari Kompas.com.

Herzaky mengklaim partainya memilih fokus bekerja untuk rakyat daripada memikirkan kursi di kabinet.

Ia juga mendoakan agar pemerintahan Jokowi dapat berjalan lancar di sisa satu tahun menjelang pergantian kekuasaan pada 2024.

"Kami fokus bekerja untuk rakyat, yang pasti doa kami untuk Pak Jokowi setahun ini bisa menutup pemerintahannya dengan makin baik dan makin manis," ujar Herzaky.

Sumber: Tribunnews.com/Kompas.com